Budiman: Jika Referendum Dipaksakan, Kita Akan Menghadapi Balkanisasi

Kompas.com - 22/09/2019, 06:00 WIB
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko tidak sepakat dengan pilihan referendum atau hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu solusi dalam menangani masalah di Papua.

Budiman menilai, referendum justru akan menimbulkan perpecahan dan membuat Indonesia terbagi dalam suatu wilayah atau negara kecil yang selalu bertentangan.

Proses fragmentasi atau pembagian wilayah itu secara geopolitik dikenal dengan istilah Balkanisasi.

"Jika dipaksakan yang paling mungkin kita hadapi adalah balkanisasi. Konflik horizontal," ujar Budiman dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

"Konflik horizontal selalu menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada konflik vertikal," lanjut dia.

Baca juga: Kasus Makar yang Ditangani Polda Metro Jaya, dari Eggi Sudjana hingga Mahasiswa Papua

Budiman mencontohkan situasi saat Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara karena konflik antaretnis yang berkepanjangan pada awal 1990-an.

Yugoslavia yang tadinya menjadi salah satu negara yang berpengaruh di dunia, saat itu hingga sekarang terpecah menjadi beberapa negara kecil yang tak memiliki pengaruh.

"Hari ini, negara-negara pecahan Yugoslavia adalah negara yang insignifikan. Dulu mereka adalah salah satu penentu wajah dunia," kata Budiman.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengakui bahwa Papua memang mengalami masalah kekerasan yang terjadi sejak masa Orde Baru.

Bahkan persoalan kekerasan belum tuntas hingga saat ini. Alih-alih referendum, Budiman memilih menggunakan pendekatan lain yang berpijak pada prinsip kemanusiaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X