Budiman: Jika Referendum Dipaksakan, Kita Akan Menghadapi Balkanisasi

Kompas.com - 22/09/2019, 06:00 WIB
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko tidak sepakat dengan pilihan referendum atau hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu solusi dalam menangani masalah di Papua.

Budiman menilai, referendum justru akan menimbulkan perpecahan dan membuat Indonesia terbagi dalam suatu wilayah atau negara kecil yang selalu bertentangan.

Proses fragmentasi atau pembagian wilayah itu secara geopolitik dikenal dengan istilah Balkanisasi.

"Jika dipaksakan yang paling mungkin kita hadapi adalah balkanisasi. Konflik horizontal," ujar Budiman dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).


"Konflik horizontal selalu menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada konflik vertikal," lanjut dia.

Baca juga: Kasus Makar yang Ditangani Polda Metro Jaya, dari Eggi Sudjana hingga Mahasiswa Papua

Budiman mencontohkan situasi saat Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara karena konflik antaretnis yang berkepanjangan pada awal 1990-an.

Yugoslavia yang tadinya menjadi salah satu negara yang berpengaruh di dunia, saat itu hingga sekarang terpecah menjadi beberapa negara kecil yang tak memiliki pengaruh.

"Hari ini, negara-negara pecahan Yugoslavia adalah negara yang insignifikan. Dulu mereka adalah salah satu penentu wajah dunia," kata Budiman.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengakui bahwa Papua memang mengalami masalah kekerasan yang terjadi sejak masa Orde Baru.

Bahkan persoalan kekerasan belum tuntas hingga saat ini. Alih-alih referendum, Budiman memilih menggunakan pendekatan lain yang berpijak pada prinsip kemanusiaan.

Artinya, pemerintah harus memiliki andil untuk mencegah kekerasan kembali terjadi di Papua.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X