Keterbukaan Informasi Dinilai Jadi Langkah Awal Mengatasi Gejolak di Papua

Kompas.com - 22/09/2019, 05:44 WIB
Jurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOJurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis sekaligus aktivis hak asasi manusia ( HAM) Dandhy Laksono berpendapat, terbukanya akses informasi dapat menjadi langkah awal pemerintah dalam menangani gejolak di Papua.

Dengan terbukanya akses informasi, masyarakat Papua memiliki instrumen untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka alami selama ini.

"Orang Indonesia perlu tahu bahwa (masalah) Papua tidak bisa diputuskan dengan kongko-kongko antara Jokowi, Megawati, Surya Paloh, dan para jenderal," ujar Dandhy dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

Baca juga: Pesawat yang Hilang Kontak di Papua Tidak Pancarkan Sinyal ELT


"Orang Indonesia harus minta bahwa dialog ini harus luas dimulai dari keterbukaan akses informasi," tutur dia.

Menurut Dandhy, segala persoalan yang menjadi akar masalah di Papua saat ini tidak diketahui secara luas.

Misalnya, terkait isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi sumber daya alam.

Menurut dia, hal ini terjadi karena pemerintah tidak membangun pilar-pilar demokrasi di Papua, termasuk pembatasan hak berkumpul dan berserikat.

Untuk itu, pendekatan dialog dinilai dapat dilakukan dengan memberikan akses bagi para jurnalis untuk meliput dan observer international yang ingin melakukan pengamatan.

"Apapun yang memungkinkan pilar demokrasi bisa diteggakkan di Papua dan kebebasan berserikat berkumpul," kata Dandhy.

Seperti diketahui, belakangan muncul aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Papua yang menuntut referendum.

Hal ini dipicu dari tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Agustus 2019 lalu.

Tuntutan referendum juga dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan, isu kekerasan militeristis, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua.

Baca juga: Polisi Sebut Enam Mahasiswa Papua Dapat Fasilitas Memadai di Rutan Mako Brimob

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X