Walhi: Negara Seolah Menyubsidi Pelaku Kejahatan Lingkungan

Kompas.com - 21/09/2019, 18:57 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut pemerintah dan negara saat ini seolah-olah tengah menyubsidi pelaku kejahatan lingkungan.

Juru Kampanye Walhi Zenzi Suhadi mengemukakan, negara dan pemerintah mengeluarkan dana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan penyebab kebakaran.

"Kami melihat negara seolah menyubsidi pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia dengan mengeluarkan dana dari APBN untuk melakukan penanggulangan (kebakaran hutan)," kata Zenzi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Baca juga: Cerita Warga Kampar Riau Menjerit Ketakutan, Api Kebakaran Lahan Nyaris Bakar Rumahnya


Zenzi khawatir, hal itu akan mengubah sikap pemerintah dalam menanggulangi kebakaran. Alih-alih menuntut perusahaan bertanggungjawab, pemerintah dinilai akan terbiasa menyiapkan dana untuk penanggulangan kebakaran setiap tahun.

"Ini tidak boleh terus terjadi karena akan mengubah pola pikir pemerintah bagaimana kebakaran itu memang ditunggu setiap tahun. Kebakaran ini memang menjadi proyek penanggulangan, ini gak boleh, itu perubahan metal yang terjadi," ujar Zenzi.

Karena itu, ia mendesak pemerintah membuka nama-nama perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Selama penegakan hukum itu tidak menyasar orang-orang yang menjadi pemilik dari grup-grup yang menbawahi perusahaan-perusahan ini, maka efek jera itu tidak bisa terjadi," kata Zenzi.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan terjadi lagi dalam beberapa waktu terakhir.

Akibatnya, kabut asap menyelimuti sejumlah kota dan mengganggu aktivitas serta kesehatan warga.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis lalu pukul 16.00 WIB, total ada 328.724 hektar lahan yang terbakar dengan 4.319 titik panas selama Januari-Agustus 2019.

Baca juga: Atasi Kebakaran Hutan, Ini Daftar Wilayah yang Disemai Garam

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki titik api paling banyak sejumlah 1.996 titik, kemudian diikuti Kalimantan Barat (1.150); Kalimantan Selatan (199); Sumatera Selatan (194); Jambi (105); dan Riau (14). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X