JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, di era pemerintahannya yang pertama, Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang yang kurang memperhatikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Itulah mengapa, persoalan pelanggaran HAM tidak mampu diselesaikan Jokowi selama kurun waktu 2014-2019.
"Di seputaran Presiden masih banyak orang yang punya rekam jejak HAM yang kurang. Itu yang membikin agenda-agenda HAM yang dituangkan dalam agenda politiknya Presiden ya nggak ada hasilnya apa-apa," kata Choirul dalam sebuah diskusi di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).
Baca juga: Komnas HAM: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jokowi Kosong
Choirul mengatakan, jelang era pemerintahannya yang kedua, Jokowi harus lebih selektif dalam memilih calon menteri.
Jokowi diminta untuk tak melibatkan orang-orang yang punya catatan buram soal pelanggaran HAM, khususnya untuk Menteri Koordinstor Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sebab, Menko Polhukam menjadi tulang punggung politik, hukum, dan keamanan yang berpengaruh pada HAM.
"Syarat-syarat untuk menjadi pembantu Presiden yang harus ditulis dengan tinta yang tebal ya harus terbebas dari soal-soal pelanggaran HAM, khususnya Menko Polhukam," ujar Choirul.
Baca juga: Penegakan HAM tidak Jalan, Kenapa Sekarang bicara HAM bagi Koruptor?
Choirul melanjutkan, Jokowi tidak cukup memilih menterinya hanya dengan melihat niatan baik atau visi misi mereka, tetapi harus menelusuri betul rekam jejaknya.
"Kalau itu tidak dilakukan, yang ada adalah tidak akan pernah ada agenda HAM yang bisa terselesaikan oleh Presiden, dan itu berbahaya," katanya.