Menkumham Ungkap Alasan Pasal soal Unggas Masih Dipertahankan di RKUHP

Kompas.com - 21/09/2019, 06:00 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9/2019). Yasonna memberikan penjelasan terkait penundaan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menanggapi Revisi UU Pemasyarakatan.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9/2019). Yasonna memberikan penjelasan terkait penundaan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menanggapi Revisi UU Pemasyarakatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal soal unggas masih dipertahankan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Alasannya, pasal ini masih dibutuhkan mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan sektor agraria.

"Ini sudah ada di KUHP yang sekarang, enggak diprotes sebelumnya. Mengapa ini masih diatur? Kita ini masih banyak desa, masyarakat kita masih banyak yang agraris, banyak yang jadi petani, masyarakat yang membuatkan sawah dan lain-lain, kadang ada orang yang usil," kata Yasonna dalam konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Penjelasan Menkumham soal Pasal Aborsi dalam RKUHP


Dalam paparan Yasonna, ketentuan pemidanaan soal unggas diatur dalam Pasal 278.

Bunyinya, "Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II".

Besaran denda kategori II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 sebesar Rp 10 juta.

Pada KUHP lama, larangan soal ini juga diatur dalam Pasal 548. Hanya saja, pidana dendanya ringan, maksimal Rp 225.

Baca juga: Menkumham: Mengkritik Kebijakan Presiden Tak Dipidana

Lalu, dalam Pasal 549 yang isinya sama dengan Pasal 279, denda yang dikenakan maksimal Rp 375.

Revisi KUHP hanya menyesuaikan nilai dendanya dengan nilai rupiah saat ini.

"Jadi, dia enggak pidana badan, dia hanya denda dan itu ada di KUHP," kata dia.

Meski Presiden Joko Widodo sudah meminta pengesahan RKUHP ditunda, Yasonna mengaku menjelaskan pasal-pasal yang menjadi perhatian publik untuk meluruskan mispersepsi yang timbul dari pasal ini.

"Jadi kami mengklarifikasi jangan seolah-olah ini KUHP baru membuat pasal pidana yang baru yang mengkriminalisasi semua orang. Ini yang kita mau jelaskan. Kadang dilihat pasalnya tanpa dilihat penjelasannya. Ini menjadi keliru dia," kata Yasonna.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Nasional
Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Nasional
Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Nasional
DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

Nasional
Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X