Kompas.com - 20/09/2019, 17:52 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengikuti Seminar Nasional Lemhanas RI di Gedung Lemhanas, Jumat (20/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengikuti Seminar Nasional Lemhanas RI di Gedung Lemhanas, Jumat (20/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan bagaimana dirinya melobi Menteri Pendidikan Muhajir Effendi saat sistem zonasi sekolah mulai diterapkan.

Dalam Seminar Nasional Lemhanas RI bertajuk Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju pada RPJMN 2020-2024, awalnya Ganjar bercerita tentang bonus demografi dari segi pendidikan yang dilakukan oleh Jawa Tengah.

Dia kemudian menjelaskan bahwa saat sistem zonasi pendidikan mulai diterapkan, semua orang kelabakan.

Baca juga: Ditjen GTK: Sistem Zonasi Wujud Kemerdekaan di Dunia Pendidikan

Menurut dia, hal tersebut terjadi dikarenakan sistem zonasi sekolah ideal diterapkan untuk wilayah yang belum memiliki sekolah tetapi sudah ada warga yang tinggal di wilayah tersebut.

"Makanya zonasinya pas. Nah ini kan enggak, sekolahnya sudah ada, rakyatnya ke mana-mana, maka dipas-pasin kan. Waktu itu apa syaratnya? Syaratnya pokoknya yang terdekat, saya bilang, oh tidak bisa! Makanya saya minta lokalitas," terang Ganjar di Gedung Lemhanas, Jumat (20/9/2019).

Ia pun menghubungi Menteri Pendidikan Muhajir Effendi serta dirjen terkait untuk menyampaikan permintaannya tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mendikbud: Sistem Zonasi dan Rotasi Guru untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

Beruntung, kata dia, mereka langsung merespons dan merapatkan permintaannya tersebut setelah dia mengirimkan surat resmi.

"Saya telepon Pak Menteri, telepon staf ahli, telepon dirjen, maka hari Rabu malam saya telepon, Kamis surat dikirim, Jumat mereka rapat," kata dia.

Dari hasil rapat tersebut, akhirnya Provinsi Jawa Tengah pun diperbolehkan membawa konten lokal dalam sistem zonasi sekolah.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi Usai, Semua SMA di Kota Magelang Dapat Siswa

Dengan demikian, muncullah jalur prestasi non zonasi yang dipelopori oleh Jawa Tengah. Sejauh ini, pelaksanaannya pun sudah dilakukan dengan baik.

"Akhirnya kami boleh membawa konten lokal. Itu lah akhirnya ada jalur prestasi non zonasi. Di luar zonasi itu boleh. Itu dimulai dari Jawa Tengah," kata dia.

"Tapi ramainya dari situ (soal zonasi sekolah). Prinsipnya tidak boleh ada sekolah favorit, fine. Lalu saya hitung, kalau sekolah difavoritkan semua butuh biaya berapa? Kami hitung minimal butuh Rp 4 triliun, sangat besar," pungkas dia.

Diketahui, jalur non-zonasi sendiri memberi kesempatan bagi calon siswa yang tidak diterima jalur zonasi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Nasional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Nasional
Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

Nasional
Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.