Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggung MKGR Ilegal Diduga untuk Hancurkan Partai Golkar

Kompas.com - 20/09/2019, 16:47 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Pengurus Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyayangkan kegiatan yang merusak citra ormas pendiri Partai Golkar yang terjadi pada Kamis (19/9/2019) lalu di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua Umum MKGR Roem Kono mengatakan, insiden yang mengatasnamakan dirinya merupakan kegiatan ilegal dan tidak diketahui pengurus MKGR.

“Acara itu sangat merusak citra MKGR, karena satu-satunya ormas yang paling solid selama ini adalah MKGR,” kata Roem Kono dalam pernyataan tertulis, Jumat (20/9/2019).

Menjelang Musyarawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada Desember 2019, imbuh dia, aktivitas dan agenda partai cenderung meningkat.

Baca juga: DPP Ormas MKGR Berang Bamsoet Hadiri Acara Ilegal

Namun demikian, kondisi itu tidak membuat gejolak di dalam organisasi Partai Golkar yang resmi.

Bahkan, ia melanjutkan, seluruh kader Partai Golkar di daerah dan ormas Trikarya serta Hasta Karya dalam situasi yang kondusif.

Menurut dia, sekelompok orang yang menggelar kegiatan ilegal itu bertujuan melemahkan soliditas pengurus Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto,

Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan politik dari mayoritas pengurus daerah untuk kembali memimpin Golkar para 2019-2024.

Baca juga: Airlangga Hartarto Kantongi Dukungan MKGR untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

“Ada niat yang tidak baik dari kekuatan tertentu untuk menghancurkan Golkar melalui orang-orang di internal Golkar, semacam proxi war. Sayangnya, mereka tutup mata demi meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” katanya.

Roem Kono meminta seluruh kader MKGR agar dapat berpikir jernih dan menahan diri bila terjadi provokasi.

“Sebagai Ketua Umum Ormas MKGR, saya menginstrusikan kepada semua kader MKGR yang berpikiran waras dan cerdas serta mencintai ormas supaya tenang dan menahan diri. Karena fakta menunjukkan yang melakukan tindakan tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Tindakan ilegal yang mengatasnamakan MKGR, kata dia, merupakan upaya untuk menarik simpati dari berbagai ormas Partai Golkar.

Tujuan aksi ilegal itu, ia melanjutkan, memenangkan salah satu bakal calon Ketua Umum Golkar lewat cara-cara yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Agung Laksono: Jangan Ada Elit Politik Obok-obok Ormas Golkar

Ia menegaskan, seluruh pengurus MKGR agar tetap mengacu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) MKGR.

“Seluruh pimpinan MKGR harus tetap solid dan cerdas. Kepada ketua-ketua di daerah terima kasih atas kesetiaannya menjaga marwah MKGR,” katanya.

Oleh karena itu, Roem Kono meminta kader MKGR di bidang hukum untuk menindaklanjuti aksi ilegal itu melalui jalur hukum.

“Saya sangat kecewa dengan adanya campur tangan dan keterlibatan dari tokoh dan sahabat saya Ketua DPR RI, yang ingin menghancurkan MKGR,” ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com