Tunda Pengesahan RKUHP, Presiden Jokowi Diminta Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

Kompas.com - 20/09/2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) meminta Presiden Jokowi segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan akademisi dan para ahli.

Hal itu dapat dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat.

"ICJR mendorong Presiden untuk segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu," ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Ada 14 Pasal Bermasalah di RKUHP

Menurut Anggara, Presiden Jokowi dapat melibatkan berbagai ahli untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, antara lain bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil.

Keberadaan Komite tersebut, kata Anggara, penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam Pemerintahan.

Di sisi lain, RKUHP dapat dibahas secara komprehensif agar substansi padal RKUHP sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

"Atas sikap Presiden Joko Widodo tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini," kata Anggara.

Baca juga: Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Jokowi Instruksikan Menkumham Jaring Masukan

"Langkah ini, menurut ICJR, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draft RKUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Ketua DPR: Pengesahan RKUHP Kita Tunda

Jokowi menyebut permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X