Komisi II Sebut RUU Pertanahan Bisa Disahkan Akhir September, Sesuai Mau Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertahanan dapat disahkan pada 24 September 2019.

Zainudin Amali mengatakan, hal itu dilakukan karena keinginan Presiden Joko Widodo.

"Itu jadwal yang kami buat. Presiden mau September ini," kata Zainudin kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Zainudin mengatakan, RUU tentang Pertahanan sudah selesai dibahas oleh panitia kerja (panja). Laporan panja juga sudah diserahkan ke Komisi II.

Namun, menurut dia, laporan itu masih harus dipelajari.

"Sudah, panja sudah menyerahkan ke Komisi dan itu sudah selesai di panja. Yang lalu itu (tanggal 9 September), sekarang di Komisi. Kemudian ada yang masih mau minta waktu lagi mempelajari," ujar politisi Partai Golkar ini.

Baca juga: KPA Sebut Banyak Masalah pada RUU Pertanahan, Apa Saja?

Kendati demikian, Zainudin mengatakan, pihaknya tak ingin terburu-buru mengesahkan RUU tentang Pertahanan pada pekan depan.

Ia mengatakan, apabila ada beberapa fraksi yang tidak setuju maka RUU tak perlu disahkan pekan depan.

"Rencananya begitu, tapi kalau masih belum ada kesepahaman ya sudah kita engga usah," imbuhnya.

Sebelumnya, pembahasan RUU Pertanahan memasuki tahap final. RUU yang menjadi inisiatif DPR dan telah dibahas sejak 2012 ini akan disahkan akhir September.

"Rapat terakhir di Kopo tersisa dua item yang tertunda saja. Semoga nanti dengan jadwal yang telah diagendakan DPR RI, tanggal 24 RUU ini bisa disahkan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Himawan Arief Sugoto di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: RUU Pertanahan Dianggap Beri Impunitas untuk Korporasi

Menurut dia, pembahasan RUU mengalami percepatan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar RUU ini dapat disahkan pada akhir masa sidang DPR.

Bahkan untuk mempercepat pembahasan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai diminta turun tangan guna menyelesaikannya. 

Oleh sebab itu, Himawan meminta semua pihak bijak dalam menyikapi setiap dinamika yang ada. Tak menutup kemungkinan kritik yang mungkin disampaikan sebenarnya telah diatur  dalam perkembangan pembahasan terbaru.

"Mungkin pembahasan terakhir ini belum beredar. Jadi yang ada saat ini kombinasi sudah ada pembahasan di Kopo dengan Panja DPR RI," tutur Himawan.