Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Sebut RUU Pertanahan Bisa Disahkan Akhir September, Sesuai Mau Jokowi

Kompas.com - 20/09/2019, 15:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertahanan dapat disahkan pada 24 September 2019.

Zainudin Amali mengatakan, hal itu dilakukan karena keinginan Presiden Joko Widodo.

"Itu jadwal yang kami buat. Presiden mau September ini," kata Zainudin kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Zainudin mengatakan, RUU tentang Pertahanan sudah selesai dibahas oleh panitia kerja (panja). Laporan panja juga sudah diserahkan ke Komisi II.

Namun, menurut dia, laporan itu masih harus dipelajari.

"Sudah, panja sudah menyerahkan ke Komisi dan itu sudah selesai di panja. Yang lalu itu (tanggal 9 September), sekarang di Komisi. Kemudian ada yang masih mau minta waktu lagi mempelajari," ujar politisi Partai Golkar ini.

Baca juga: KPA Sebut Banyak Masalah pada RUU Pertanahan, Apa Saja?

Kendati demikian, Zainudin mengatakan, pihaknya tak ingin terburu-buru mengesahkan RUU tentang Pertahanan pada pekan depan.

Ia mengatakan, apabila ada beberapa fraksi yang tidak setuju maka RUU tak perlu disahkan pekan depan.

"Rencananya begitu, tapi kalau masih belum ada kesepahaman ya sudah kita engga usah," imbuhnya.

Sebelumnya, pembahasan RUU Pertanahan memasuki tahap final. RUU yang menjadi inisiatif DPR dan telah dibahas sejak 2012 ini akan disahkan akhir September.

"Rapat terakhir di Kopo tersisa dua item yang tertunda saja. Semoga nanti dengan jadwal yang telah diagendakan DPR RI, tanggal 24 RUU ini bisa disahkan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Himawan Arief Sugoto di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: RUU Pertanahan Dianggap Beri Impunitas untuk Korporasi

Menurut dia, pembahasan RUU mengalami percepatan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar RUU ini dapat disahkan pada akhir masa sidang DPR.

Bahkan untuk mempercepat pembahasan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai diminta turun tangan guna menyelesaikannya. 

Oleh sebab itu, Himawan meminta semua pihak bijak dalam menyikapi setiap dinamika yang ada. Tak menutup kemungkinan kritik yang mungkin disampaikan sebenarnya telah diatur  dalam perkembangan pembahasan terbaru.

"Mungkin pembahasan terakhir ini belum beredar. Jadi yang ada saat ini kombinasi sudah ada pembahasan di Kopo dengan Panja DPR RI," tutur Himawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com