Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/09/2019, 13:14 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat kerja pembahasan tingkat I, Rabu (18/9/2019).

Dalam RKUHP yang telah disepakati itu terdapat ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat atau tindak pidana adat.

Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa RKUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam RKUHP.

Kemudian, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam RKUHP.

Baca juga: Pasal Gelandangan di RKUHP Ini Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Dalam bagian penjelasan RKUHP dinyatakan, hakim dapat menetapkan sanksi berupa "pemenuhan kewajiban adat" setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

Kendati demikian dalam RKUHP tidak disebutkan secara spesifik jenis-jenis tindakan dalam hukum adat yang dapat diancam pidana.

Ketentuan ini pun menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil.

Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai ketentuan tindak pidana adat yang tidak diatur secara jelas. justru berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan.

"Tidak jelas antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat rentan menimbulkan overkriminalisasi," ujar Erasmus kepada Kompas.com, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pasal di RKUHP Ini Multitafsir dan Memungkinkan Kriminalisasi

Menurut Erasmus, substansi pasal yang tidak ketat akan memunculkan peraturan daerah (perda) yang diskriminatif.

Di sisi lain, aparat penegak hukum nantinya juga dapat mendefinisikan hukum yang hidup di masyarakat berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas.

RKUHP memberikan kewenangan bagi polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum adat.

Sebab, dalam Pasal 598, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

"Akan ada paling tidak 514 KUHP lokal tanpa kejelasan mekanisme evaluasi yang diatur dalam Perda sehingga berpotensi memunculkan perda diskriminatif," kata Erasmus.

Baca juga: Pasal Korupsi di RKUHP Tak Sertakan Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Pemufakatan Jahat

Secara terpisah, anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil menjelaskan, setelah RKUHP disahkan menjadi undang-undang, maka pemerintah akan membuat kompilasi hukum adat dari seluruh daerah.

Pemerintah memiliki waktu selama dua tahun untuk membuat kompilasi hukum adat sebelum RKUHP mulai berlaku.

"Jadi nanti masing-masing daerah itu dibuat semacam Perda, lalu Perda ini akan dikompilasi menjadi hukum adat," ujar Nasir.

"Memang ini butuh biaya besar untuk melakukan penelitian. Nanti pemerintah mungkin bekerjasama dengan daerah-daerah itu melakukan peneltian terhadap hukum adat yang sedang berjalan selama ini," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Nasional
Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Nasional
Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Nasional
Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Nasional
BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

Nasional
Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Nasional
MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

Nasional
Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Nasional
Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Nasional
Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Nasional
Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Nasional
AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

Nasional
Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Nasional
Pemerintah Mulai Masukkan Program Makan Siang Gratis dalam Pembahasan RAPBN 2025

Pemerintah Mulai Masukkan Program Makan Siang Gratis dalam Pembahasan RAPBN 2025

Nasional
KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Kopaska ke 8 Perwira Tinggi TNI AL

KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Kopaska ke 8 Perwira Tinggi TNI AL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com