Pulau Jawa Dihuni 150 Juta Orang, Bappenas Nilai Terlalu Banyak Beban

Kompas.com - 20/09/2019, 10:33 WIB
Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional Lemhanas RI 2019 di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional Lemhanas RI 2019 di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa distribusi penduduk di Indonesia saat ini tidak merata.

Salah satu contoh nyatanya adalah Pulau Jawa yang memiliki terlalu banyak beban.

Pulau Jawa dihuni oleh 150 juta orang, sehingga Bambang menilai populasi penduduknya terlalu banyak.

"Pulau Jawa terlalu banyak bebannya. 150 juta penduduk itu terlalu banyak," ujar Bambang dalam seminar di Gedung Lemhanas RI, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: 4 Alasan Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa

Bambang mengatakan, jika berbicara tentang ketahanan pangan di Indonesia maka konversi lahan untuk pertanian berada di Pulau Jawa.

Namun, kata dia, di Pulau Jawa juga tidak hanya baik untuk lahan pertanian karena terdapat industri lain yang juga membutuhkan lahan.

"Padahal cocok tanam padi ada di Pulau Jawa. Kalau tidak peduli konsentrasi penduduk di Pulau Jawa, itu menganggu ketahanan pangan kita sendiri," kata dia.

Baca juga: PBB: Indonesia Ikut Bertanggung Jawab dalam Pertumbuhan Populasi Dunia pada 2050

Oleh karena itu, dia pun berharap agar total fertility rate (TFR) atau jumlah anak rata-rata yang akan dimiliki seorang perempuan bisa terjaga di sekitar angka 2 persen.

Jika angka TFR baik, maka penambahan populasi terjaga dan penurunan jumlah penduduk tidak terlalu cepat terjadi.

"Banyak TFR yang mendekati 2 persen, tapi banyaknya yang di atas 2,4 persen," kata Bambang.

"Kalau kita ingin mulai jaga laju pertumbuhan produktif, TFR harus diturunkan dengan keseimbangan yang proporsional," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X