Pakar Pidana: RKUHP Tidak Boleh Mendegradasi Tindak Pidana Korupsi

Kompas.com - 20/09/2019, 06:29 WIB
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Fabian Januarius KuwadoPakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) semestinya mengharmonisasikan unsur pidana berdasarkan perkembangan zaman sekaligus mengakomodasi tindak pidana baru.

"Pengesahan RKUHP di DPR seharusnya tidak melulu dimaknai sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

"Tetapi juga sebagai bagian dari demokratisasi hukum pidana, konsolidasi dari beberapa ketentuan di luar KUHP, serta adaptasi dan harmonisasi bagi perkembangan peradaban, khususnya yang berdimensi negatif sebagai tindak pidana baru," sambung dia.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Oleh sebab itu, RKUHP tidak boleh menurunkan derajat kejahatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai sebuah tindakan luar biasa.

Sebab, hal tersebut akan menghilangkan peran lembaga yang seharusnya menangani kejahatan luar biasa.

"Karena itu RKUHP juga tidak boleh mendegradasi tindak pidana yang bersifat khusus dan extra ordinary crimes menjadi tindak pidana umum, sehingga tidak memerlukan lagi cara penanganan yang luar biasa," ungkap dia.

"Pada gilirannya menghapuskan peran lembaga yang menanganinya seperti, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dibutuhkan ketentuan pasal yang menyatakan ketentuan UU khusus pidana tetap berlaku," sambung Fickar.

Ia pun mencontohkan pasal 604-607 RKUHP mengenai tindak pidana korupsi.

Baca juga: Lewat Petisi, Aktivis Ini Dorong Jokowi Gagalkan RKUHP

Fickar mengatakan, RKUHP tidak memasukkan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat, dan pidana tambahan berupa biaya pengganti.

"Pemuatan pasal-pasal korupsi tidak boleh menggradasi statusnya sebagai tindak pidana luar biasa dan melemahkan KPK," tutur dia.

Fickar pun mendorong agar pengesahan RKUHP ditunda terlebih dahulu sambil memperbaiki sejumlah pasal yang kontraproduktif.

Diberitakan, DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna pada akhir September. Menurut jadwal, Rapat Paripurna DPR akan digelar pada Selasa (24/9/2019).

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

Nasional
Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Nasional
Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Nasional
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Nasional
Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Nasional
Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Nasional
248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Nasional
Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Nasional
526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

Nasional
Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Nasional
Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X