Polemik Setelah Pembebasan Bersyarat Koruptor Dipermudah...

Pada 2017 lalu, lima terpidana kasus korupsi, yakni Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu dan Waryana Karno, mengajukan uji materi pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Pemasyarakatan.

Kelima pemohon itu beranggapan ketentuan pemberian hak, termasuk remisi dan pembebasan bersyarat, dalam UU Pemasyarakatan cenderung diskriminatif.

Pasal 12 Ayat (2) menyatakan, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 memperketat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat, yakni jika seorang narapidana kasus korupsi menjadi justice collaborator serta mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, permohonan itu ditolak oleh MK.

"Jadi, jelas argumen PP 99/2012 itu bertentangan dengan undang-undang, jelas keliru," kata Denny.