Kompas.com - 19/09/2019, 09:02 WIB
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (5/3/2015). KOMPAS.com/Indra AkuntonoMantan Wamenkumham Denny Indrayana di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (5/3/2015).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 Denny Indrayana membantah bahwa pembatasan hak narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, dalam mengajukan pembebasan bersyarat melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pembatasan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang muncul saat Denny menjabat.

Pasal 43B Ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.

"Argumen bahwa PP 99/2012 itu melanggar HAM sudah jelas dibantah oleh putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Denny saat dihubungi, Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Denny mengatakan, sejumlah terpidana kasus korupsi pernah berusaha mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) ke MK.

Melalui uji materi tersebut, para narapidana kasus korupsi berharap MK membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur remisi koruptor.

Pada 2017 lalu, lima terpidana kasus korupsi, yakni Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu dan Waryana Karno, mengajukan uji materi pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Pemasyarakatan.

Kelima pemohon itu beranggapan ketentuan pemberian hak, termasuk remisi dan pembebasan bersyarat, dalam UU Pemasyarakatan cenderung diskriminatif.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Baca juga: Denny Indrayana: Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Sulit dan Berat

Sementara, dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 memperketat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat, yakni jika seorang narapidana kasus korupsi menjadi justice collaborator serta mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, permohonan itu ditolak oleh MK.

"Jadi, jelas argumen PP 99/2012 itu bertentangan dengan undang-undang, jelas keliru," kata Denny.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Nasional
UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

Nasional
Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Nasional
Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X