Pengakuan Istri Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora...

Kompas.com - 19/09/2019, 07:38 WIB
Cika Tabuni, istri dari Anes Tabuni (AT), saat ditemui di kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.com/ DEVINA HALIM Cika Tabuni, istri dari Anes Tabuni (AT), saat ditemui di kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri salah satu tersangka dalam kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara mengaku belum menerima surat penangkapan dan penahanan untuk suaminya.

Pengakuan itu diungkapkan Cika Tabuni, istri dari Anes Tabuni (AT), saat ditemui di Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

"Sampai detik ini kami belum dapat apa pun dari tim penyidik, bahkan dari Polda Metro Jaya belum memberi konfirmasi kepada keluarga," kata Cika.

"Adapun wacana yang dibilang, surat sudah dikirim ke keluarga. Saya sendiri belum dapat surat penangkapan untuk Anes Tabuni," ucap dia.

Baca juga: Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Selain itu, ia pun mengaku dihalang-halangi oleh penyidik untuk bertemu dengan suaminya, maupun dengan tersangka lainnya yang kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurut dia, pihak keluarga bersama kuasa hukum sudah melakukan prosedur sesuai ketentuan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Meski sudah sesuai prosedur, menurut pengakuan Cika, penyidik yang mempersulit pertemuan dengan para tersangka.

"Setiap prosedur yang kami lakukan sudah sesuai dengan SOP dari Provos, tapi dari penyidik belum diperbolehkan untuk masuk tanpa ada surat, sedangkan surat yang kami kirim satu jam sebelum kami masuk, tapi masih dipersulit penyidik, harus ada balasan dari penyidik untuk keluarga masuk," ujar dia.

Maka dari itu, pihak keluarga dan kuasa hukum mendatangi Kantor Kompolnas, Rabu hari ini.

Selain melaporkan dua dugaan di atas, polisi juga dilaporkan atas dugaan menghalangi akses bantuan hukum terhadap tersangka, pelanggaran prosedur penangkapan, pelanggaran prosedur penggeledahan, pelanggaran perlakuan dan penempatan tahanan, serta pembatasan akses berita acara pemeriksaan. 

Baca juga: Akses Dibatasi, Kuasa Hukum Minta Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Dipindah dari Mako Brimob

Salah satu kuasa hukum, Suar Budaya, mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan tanpa memperlihatkan surat perintah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X