DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Kompas.com - 19/09/2019, 01:59 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) ke dalam rapat paripurna.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja Baleg DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, dalam revisi UU tentang PPP terdapat aturan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum rampung, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya atau carry over.

"Kami menambahkan ketentuan tentang carry over. Jadi revisi UU Nomor 12 Tahun 2019 ini tentang pembentukan perundang-undangan, ini kami sempurnakan," ujar Yasonna.


"Karena ada ruang untuk membawa uu yang sedang dibahas periode sekarang ke berikutnya," kata dia.

Yasonna mengatakan, dengan adanya aturan carry over maka anggota DPR periode berikutnya tak perlu menguras tenaga memulai dari awal pembahasan RUU.

"Tinggal bentuk pansus. Jadi kita tidak buang waktu buang energi," ujarnya.

Selanjutnya, Yasonna mengatakan, dalam revisi UU tentang PPP juga terdapat tambahan tentang harmonisasi peraturan-peraturan daerah (perda).

Ia mengatakan, akan ada harmonisasi perda yang bertentangan dengan UUD 1945.

"Karena banyak daerah membuat perda yang kadang bertentangan dengan UU, bertentangan dengan ideologi negara, UU dasar, bisa saja terjadi," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X