Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Kompas.com - 18/09/2019, 20:32 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menghapus Pasal 418 dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Penghapusan pasal terkait tindak pidana perzinaan itu diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Menurut Yasonna, pasal tersebut berpotensi disalahgunakan jika tetap dicantumkan kemudian disahkan.

"Kami khawatir pasal tersebut trlalu mudah mengkriminalisasi orang," ujar Yasonna.

Baca juga: RKUHP Disepakati, Penjara Diprediksi Bakal Semakin Penuh

Adapun Pasal 418 ayat (1) menyatakan, laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori 3.

Kemudian Pasal 418 ayat 2 mengatur dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 4.

Yasonna mengatakan, dalam proses pembahasan antara Tim Panitia Kerja (Panja) DPR dan Pemerintah, pasal tersebut memang menjadi perdebatan.

Akhirnya penghapusan pasal itu ia usulkan dalam rapat kerja setelah mendengar masukan dari berbagai pihak.

"Dan memang pasal tersebut dalam perdebatan panja, sesuatu pasal yang terjadi perdebatan dua hari dan akhirnya saya ditelepon bnyk orang, mendengar dari banyak pendapat dan saya konsultasikan pada tim," kata Yasonna.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Sahkan RKUHP dalam Rapat Paripurna

Akhirnya, DPR dan Pemerintah sepakat menghapus pasal 418 dan segera mengesahkan RKUHP.

Seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangannya terkait substansi pasal.

Ke-10 fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X