Pemerintah dan DPR Sepakat Sahkan RKUHP dalam Rapat Paripurna

Kompas.com - 18/09/2019, 17:47 WIB
Rapat Kerja pembahasan tingkat I RKUHP antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Kerja pembahasan tingkat I RKUHP antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Kerja pembahasan tingkat I RKUHP antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sepuluh fraksi menyampaikan pandangannya terkait substansi pasal. Seluruh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

"Izinkan saya mengetok palu sebagai tanda kesepakatan. Apakah bisa disepakati?" ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.

"Setuju!" jawab seluruh perwakilan fraksi.

Baca juga: RKUHP Disepakati, Penjara Diprediksi Bakal Semakin Penuh

Dalam rapat kerja tersebut DPR dan pemerintah juga menyepakati untuk menghapus Pasal 418 Ayat (1) dan (2).

Pasal 418 Ayat (1) menyatakan, laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori 3.

Pasal 418 Ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 4.

Kemudian ditambahkan pula definisi frasa "kekerasan seksual yang setara" pada pasal 600d, yakni perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca juga: Ketika Pemerintah dan DPR Diam-diam Rampungkan RKUHP...

Pada kesempatan yang sama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengapresiasi sikap DPR dalam bekerja sama menyusun draf RKUHP.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

Nasional
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X