Wiranto: Penyadapan Tindakan Melanggar Hukum, tetapi Boleh untuk KPK

Kompas.com - 18/09/2019, 17:44 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan sebetulnya penyadapan adalah tindakan melanggar hukum.

Namun, negara tetap memberi kewenangan khusus bagi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyadap dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara.

"Sebenarnya kalau kita bicara HAM penyadapan itu kan melanggar hukum, hak pribadi seseorang dilanggar dengan apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan disadap. Itu kan melanggar hukum. Tapi untuk kebutuhan penyidikan tentang pidana korupsi itu diizinkan," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Narasi Pro Revisi UU KPK Dinilai Masif dan Sistematis Dilakukan di Medsos

Wiranto mengatakan pemerintah tak ingin penyadapan yang dilakukan melanggar hukum karena tak terawasi. Karenanya, dalam Undang-undang KPK yang baru, pemerintah membentuk Dewan Pengawas KPK yang salah satu fungsinya mengawasi penyadapan.

Dengan adanya dewan pengawas, Wiranto meyakini proses penyadapan semakin transparan dan sesuai dengan kebutuhan penyelidikan serta penyidikan.

Wiranto menambahkan, keberadaan Dewan Pengawas KPK justru membuat kinerja KPK semakin profesional dan tak tercampur kepentingan di luar penegakkan hukum.

"Kalau izin itu kemudian tidak terbatas seenaknya, maka tentu ada tuduhan sewenang-wenang. Harus ada pembataasan, aturan yang membatasi itu. Aturannya bagaimana? Izin dari dewas (dewan pengawas)," kata Wiranto.

"Karena ada dewas yang memberikan justifikasi bahwa penyadapan didasarkan pada satu kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah mengapa kita katakan bahwa penyadapan itu pun tatkala ada izin dari dewan penyadapan itu justru memperkuat posisi KPK," lanjut dia.

Baca juga: KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan RUU ini dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa siang. Salah satu poin yang muncul dari revisi ialah pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPKsebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Salah satu poin revisi ialah pembentukan Dewan Pengawas KPK yang berhak memberikan izin dilakukan penyadapan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X