Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI Berlangsung Ricuh

Kompas.com - 18/09/2019, 17:11 WIB
Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-2 Masa sidang V tahun 2018-2019 berlangsung ribut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariSidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-2 Masa sidang V tahun 2018-2019 berlangsung ribut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019) berlangsung ricuh.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam. Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Pantuan Kompas.com, kericuhan terjadi saat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, Mervin Sadipun Komber membacakan laporan terkait Tata Tertib DPD RI untuk periode mendatang.

Sejumlah anggota DPD melakukan interupsi. Namun, pimpinan rapat tak menanggapi interupsi beberapa anggota dan meminta Ketua BK DPD melanjutkan pembacaan laporannya.

Baca juga: Anggota Terpilih Ingin Kewenangan DPD Diperluas

Akibatnya, interupsi anggota DPD lainnya semakin bertambah. Salah satunya anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan yang maju ke depan meja pimpinan DPD RI untuk menyampaikan aspirasinya.

"Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan. Ini tidak sesuai dengan tata tertib," kata Nurmawati.

Tak hanya itu, anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Syafrudin Atasoge terlibat adu mulut dengan senator asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani.

Keduanya berebut interupsi. Bahkan, Benny Ramdhani sampai melepaskan jasnya.

"Saya cukup sabar ya," kata Benny Ramdhani kepada Atasoge.

Baca juga: Melihat Rekam Jejak Fahira Idris yang Kembali Terpilih Jadi Anggota DPD RI...

Menurut Syafrudin Atasoge, apa yang disampaikan Ketua BK DPD RI Mervin Sadipun Komber bukan laporan.

"Belum mengakomodir," kata Atasoge.

Pimpinan rapat kemudian memberikan kesempatan kepada anggota DPD dari Riau Intsiawati Ayus untuk menyampaikan pandangannya.

Ayus mempertanyakan, pembacaan laporan Tata Tertib oleh ketua BK.

Ia merasa heran, apabila saat ini pembacaan laporan oleh Ketua BK untuk mengesahkan tata tertib, padahal sebelumnya tidak ada pembahasan terkait hal tatib.

"Kami ingin jelas, ini pembacaan laporan atau pengesahan tatib. Kalau mau disahkan, kapan dibahasnya?" kata Ayus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X