Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI Berlangsung Ricuh

Kompas.com - 18/09/2019, 17:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019) berlangsung ricuh.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam. Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Pantuan Kompas.com, kericuhan terjadi saat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, Mervin Sadipun Komber membacakan laporan terkait Tata Tertib DPD RI untuk periode mendatang.

Sejumlah anggota DPD melakukan interupsi. Namun, pimpinan rapat tak menanggapi interupsi beberapa anggota dan meminta Ketua BK DPD melanjutkan pembacaan laporannya.

Baca juga: Anggota Terpilih Ingin Kewenangan DPD Diperluas

Akibatnya, interupsi anggota DPD lainnya semakin bertambah. Salah satunya anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan yang maju ke depan meja pimpinan DPD RI untuk menyampaikan aspirasinya.

"Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan. Ini tidak sesuai dengan tata tertib," kata Nurmawati.

Tak hanya itu, anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Syafrudin Atasoge terlibat adu mulut dengan senator asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani.

Keduanya berebut interupsi. Bahkan, Benny Ramdhani sampai melepaskan jasnya.

"Saya cukup sabar ya," kata Benny Ramdhani kepada Atasoge.

Baca juga: Melihat Rekam Jejak Fahira Idris yang Kembali Terpilih Jadi Anggota DPD RI...

Menurut Syafrudin Atasoge, apa yang disampaikan Ketua BK DPD RI Mervin Sadipun Komber bukan laporan.

"Belum mengakomodir," kata Atasoge.

Pimpinan rapat kemudian memberikan kesempatan kepada anggota DPD dari Riau Intsiawati Ayus untuk menyampaikan pandangannya.

Ayus mempertanyakan, pembacaan laporan Tata Tertib oleh ketua BK.

Ia merasa heran, apabila saat ini pembacaan laporan oleh Ketua BK untuk mengesahkan tata tertib, padahal sebelumnya tidak ada pembahasan terkait hal tatib.

"Kami ingin jelas, ini pembacaan laporan atau pengesahan tatib. Kalau mau disahkan, kapan dibahasnya?" kata Ayus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com