Kompas.com - 18/09/2019, 16:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam, Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam, Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Riau tak separah yang diberitakan media.

Hal itu disampaikan Wiranto usai meninjau karhutla di Riau bersama Presiden Joko Widodo, Senin (18/9/2019).

"Di sana ketika saya melihat dengan Presiden antara realitas dengan yang dikabarkan dengan yang ada itu sangat berbeda. Ternyata kemarin waktu kami di Riau tidak separah yang diberitakan," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, 144.000 Warga Kena ISPA

"Jarak pandang masih bisa, pesawat masih bisa mendarat. Masyarakat banyak yang belum pakai masker. Kami pun tidak pakai masker. Jarak pandang pada saat siang masih jelas. Awan-awan terlihat," lanjut dia.

Ia meminta semua pihak tak saling menyalahkan dalam kasus karhutla.

Wiranto menambahkan, pemerintah telah bekerja optimal mengatasi karhutla di Riau dan sebagian wilayah di Kalimantan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga memastikan pembakar hutan dan lahan akan dihukum seberat mungkin.

Baca juga: Hingga Rabu Ini, Total Tersangka Karhutla 230 Individu dan 5 Korporasi

Presiden, kata Wiranto, telah menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum menangkap para pembakar hutan baik dari perorangan maupun perusahaan.

"Kita tak perlu saling menyalahkan. Ini satu hal yang harus kita hadapi bersama. Tugas kita bersama agar titik-titik api semakin tahun semakin berkurang," papar Wiranto.

"Kemarin secara penegakan hukum kami sudah mengancam kepada para pembakar apakah korporasi atau perorangan akan diberi satu hukuman yang setimpal dan tegas karena merusak alam," lanjut mantan Panglima ABRI itu.

Baca juga: Tiga Hari Terakhir, Penerbangan Maskapai Garuda Indonesia ke Kalimantan Terganggu Karhutla

Diketahui, hingga Selasa (17/9/2019), polisi telah menetapkan 218 orang dan 5 perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Jumlah tersebut bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan pada Senin (16/9/2019).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.