Kompas.com - 18/09/2019, 16:26 WIB
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (18/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Irman mengatakan, mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari pernah menemui dirinya dan meminta uang senilai Rp 5 miliar.

Hal itu diungkapkan Irman saat diperiksa sebagai saksi untuk Markus, terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

"Dia datang ke kantor, dia bilang, 'Pak Irman saya mohon bantuan, tolong dibantu untuk kawan-kawan Komisi II'. Saya tanya berapa Pak, dijawab, 'Saya belum tahu, ya Rp 5 miliar kalau bisalah," kata Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Markus Nari Didakwa Merintangi Proses Peradilan Kasus Korupsi E-KTP

Saat itu, Irman mengaku tak bisa memenuhi permintaan uang itu secara personal.

Oleh karena itu, ia meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) kementerian saat itu, Sugiharto, untuk mencarikan uang itu.

"Terus saya bilang akan ngomong sama Pak Sugiharto. Terus saya panggil Pak Sugiharto. Pak Markus masih ada, denger. Terus saya sampaikan, 'Ini Pak Giharto, Pak Markus minta bantuan buat teman-teman di Komisi II," kata Irman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Markus Nari Didakwa Perkaya Diri 1,4 Juta Dollar AS dalam Proyek E-KTP

Kepada Sugiharto, Irman hanya berpesan agar pemenuhan permintaan itu jangan dipaksakan. Menurut Irman, Sugiharto menjawab akan mengusahakan permintaan uang itu bisa dipenuhi.

"Saya bilang kalau bisa tolong silakan saja bicarakan dengan Pak Markus langsung. Abis itu Pak Markus diajak Pak Sugiharto ke ruangan dia," kata Irman.

Dalam kasus ini, Markus didakwa memperkaya diri sebesar 1,4 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengadaan proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Markus bersama pihak lainnya dan sejumlah perusahaan yang ikut dalam konsorsium pemenang pekerjaan paket e-KTP juga dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,31 triliun.

Baca juga: Diperiksa Terkait Kasus E-KTP, Yasonna Dikonfirmasi soal Markus Nari dan Risalah Rapat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.