Anggota Baleg: Presiden Harus Konsultasi dengan DPR untuk Pilih Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 18/09/2019, 16:21 WIB
Ketua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI-P, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno menegaskan, Presiden harus tetap berkonsultasi dengan DPR dalam memilih ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan ini diatur dalam UU KPK yang baru disahkan dalam rapat paripurna Selasa (17/9/2019), tepatnya pada Pasal 37E ayat (9). 

"Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon ( Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada DPR untuk dikonsultasilan," kata Hendrawan lewat pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Sementara Pasal 37E ayat (10) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi dilaksanakan.

Lalu Pasal 37E ayat (11) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Hendrawan mengatakan, dengan berkonsultasi bersama DPR, Presiden bisa mendapat masukan sehingga terpilih dewan pengawas KPK yang berintegritas dan Independen.

Presiden, kata dia, tak bisa begitu saja menunjuk anggota dewan pengawas karena lebih dulu perlu mendapat pertimbangan atau konsultasi dari DPR. 

Baca juga: Menkumham Sebut Dewan Pengawas KPK Bisa dari Aparat Penegak Hukum

Namun Hendrawan belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk fit and proper test atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait. Menurut dia, hal itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat E UU KPK.

"(Kita) tunggu PP-nya," ucap politisi PDI-P ini.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) kemarin. Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK, salah satunya pembentukan dewan pengawas. Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, dewan pengawas juga berwenang dalam 5 hal lainnya.

Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK Masuk Angin

Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Kemudian, Dewan Pengawas KPK menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X