Lewat Sekretaris Bowo Sidik, Jaksa Tanya Pengurusan Proposal Pembangunan Pasar di Minahasa Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Hami Sena menanyakan pengurusan proposal pembangunan pasar di Minahasa Selatan oleh anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso ke sekretaris Bowo, Serly Virgiola.

Serly diperiksa sebagai saksi untuk Bowo, yang didakwa menerima gratifikasi 700.000 dollar Singapura dan Rp 600 juta.

"Sepengetahuan ibu, apakah memungkinkan orang yang Dapilnya Jawa Tengah kemudian mengusulkan pembangunan pasar di Minahasa Selatan, itu bisa?" tanya jaksa Dian ke Serly di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/8/2019).

"Saya juga enggak tahu sih kenapa Pak Bowo bisa mengusulkan Minahasa Selatan saya juga enggak tahu," kata Serly.

Baca juga: Bowo Sidik Selalu Minta Orang Kepercayaannya Catat Penerimaan Fee dari PT HTK

Jaksa Dian kembali mempertanyakan mengapa Bowo Sidik bisa mengurus proposal pembangunan pasar di Minahasa Selatan, sementara ia merupakan anggota DPR yang mewakili wilayah Demak, Jepara dan Kudus.

"Kan Pak Bowo Dapilnya Jawa Tengah tentunya kan membawa aspirasinya. Lah ini kok urus dari Minahasa Selatan yang dibawa. Nah apakah memungkinkan orang yang dapilnya dimana membawa usulan dari Dapil lain?" tanya jaksa Dian lagi.

"Enggak mungkin sih, Pak," jawab Serly lagi.

Jaksa Dian selanjutnya bertanya apakah proposal pembangunan pasar di Minahasa Selatan yang diurus Bowo disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

"Saya tidak tahu kalau itu. Pak Bowo yang tahu hasil akhirnya. Pak Bowo enggak cerita," kata Serly.

Kemudian, Serly ditanya jaksa Dian apakah ia mengetahui Bowo menerima sesuatu atas pengurusan proposal pembangunan pasar di Minahasa Selatan itu.

"Enggak tahu juga," jawab Serly.

Dalam dakwaan, Bowo didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai 700.000 dollar Singapura atau Rp 7,1 miliar dan uang tunai Rp 600 juta secara bertahap.

Rinciannya, pada sekitar awal tahun 2016, Bowo Sidik menerima uang sejumlah 250.000 dollar Singapura terkait posisinya selaku anggota Badan Anggaran DPR RI yang mengusulkan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan dana alokasi khusus fisik APBN 2016.

Pada sekitar tahun 2016, Bowo menerima uang tunai sejumlah 50.000 dollar Singapura pada saat mengikuti acara Musyawarah Nasional Partai Golkar di Denpasar, Bali.

Pada tanggal 26 Juli 2017, Bowo menerima uang 200.000 dollar Singapura dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi.

Baca juga: Pencairan Fee Bowo Sidik Pangarso Lewat Nota Kesepahaman PT HTK dan PT IAE

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Bowo menerima uang sejumlah 200.000 dollar Singapura dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan PT PLN.

Selanjutnya, sekitar bulan Februari 2017 Bowo juga pernah menerima uang sejumlah Rp 300 juta di Plaza Senayan Jakarta dan pada tahun 2018 menerima uang sejumlah Rp 300 juta di salah satu restoran yang terletak di Cilandak Town Square, Jakarta.

Pemberian itu dalam kedudukan Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang sedang membahas program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2017.