Kompas.com - 18/09/2019, 10:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, masyarakat sipil memiliki kedudukan hukum guna mengajukan uji materi hasil revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masyarakat sipil punya kedudukan hukum untuk mengajukan uji formil terkait prosedur pembentukan UU KPK dan uji materi atas pasal-pasal yang berdampak kepada masyarakat," ujar Feri kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Menurut dia, ada sejumlah persoalan pada UU KPK hasil revisi yang dapat digugat masyarakat sipil ke MK.

Baca juga: UU KPK Hasil Revisi Bisa Dibatalkan dengan Cara Ini...

Misalnya rangkaian prosedur yang semestinya diikuti DPR dan pemerintah, mulai dari pengusulan revisi hingga berujung rapat paripurna pengesahan. Sebab, menurut Feri, tahapan revisi itu mengandung cacat hukum.

"Seperti rapat-rapat pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan tertutup sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)," ungkap Feri.

"Tak hanya itu, UU PPP mengatur rancangan UU, baik di DPR maupun Presiden, diajukan berdasarkan program legislasi nasional. Revisi UU KPK ini saat diusulkan tidak masuk prolegnas prioritas tahunan 2019. Revisi UU KPK hanya ada dalam prolegnas jangka menengah, 2014-2019," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Feri dan sejumlah aktivis antikorupsi dari berbagai lembaga berencana menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.

Baca juga: Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya...

Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo menuturkan, tak menutup kemungkinan pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK akan menggugat revisi Undang-Undang tentang KPK yang disahkan DPR.

"Iya, produk undang-undang begitu jadi undang-undang, dia akan jadi subyek untuk digugat dalam judicial review ke MK, itu pasti. Dan memang ada arah ke sana, kita mau melakukan judicial review itu," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Meski demikian, Adnan belum bisa menyampaikan secara rinci kapan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi tersebut ke MK. Sebab, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan ke MK.

"Kita harus siapkan substansinya, prosedurnya, legal standing-nya dan lain-lain. itu kan enggak bisa cepat dan butuh proses," ungkap dia.

Kompas TV Selasa malam (17/9) wadah pegawai komisi pemberantasan korupsi bersama masyarakat anti korupsi serta aktivis berkumpul di lobi gedung merah putih Kpk.<br /> <br /> Mereka menggelar malam renungan bertajuk &quot; Pemakaman KPK&quot;<br /> <br /> Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas pegawai KPK dan mayarakat anti korupsi serta aktivis ditengah pelemahan lembaga anti-rasuah tersebut.<br /> <br /> Mereka pun meminta tanggung jawab pemerintah dan DPR karena telah mengesahkan RUU KPK yang dinilai melemahkan KPK. #RevisiUUKPK #KPK #UUKPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Formasi 77 Jet Tempur TNI AU akan Terbang di Atas Istana Negara Saat Peringatan HUT ke-77 RI

Nasional
Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Polri Jamin Keselamatan Bharada E yang Dapat Perlindungan Darurat LPSK

Nasional
Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Menag: Antrean Calon Jemaah Haji Lansia RI Mencapai 700 Ribu, Harus Ada Solusi

Nasional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Siaga Kebencanaan untuk Tenaga Medis

Nasional
Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Komnas HAM Periksa Bharada E di Bareskrim Polri Sore Ini

Nasional
Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Pendukung yang Kecewa Prabowo Gabung ke Pemerintahan Jokowi Diprediksi Beralih Dukung Anies

Nasional
Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Nasional
Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Dinilai Harus Belajar dari Pengalaman Berkarya

Nasional
Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Versi Pengacara soal Kejadian di Magelang: Tidak Ada Pelecehan, Adik Brigadir J Malah Diundang Datang

Nasional
Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Antigen Tak Berlaku Lagi, Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib PCR atau Vaksin Booster

Nasional
Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Menziarahi Pancasila, Husein dan Sukarno

Nasional
Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Prabowo Disebut Lihai Mainkan Suasana Kebatinan Pendukung Jokowi

Nasional
Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag Minta Kuota Haji Indonesia Naik 100 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Tanda Banyak Kasus Tak Terdeteksi

Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Tanda Banyak Kasus Tak Terdeteksi

Nasional
RI-Arab Saudi Bentuk Satgas untuk Persiapkan Ibadah Haji 2023

RI-Arab Saudi Bentuk Satgas untuk Persiapkan Ibadah Haji 2023

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.