Soal Pengesahan Revisi UU KPK, ICW: Wacana Penguatan KPK Hanya Ilusi

Kompas.com - 17/09/2019, 17:10 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, pengesahan revisi Undang-Undang tentang KPK oleh DPR membuktikan bahwa wacana penguatan KPK yang digaungkan pemerintah dan DPR hanya ilusi.

Pengesahan revisi UU KPK itu dilakukan dalam rapat paripurna di DPR pada Selasa (17/9/2019).

"Intinya dari semua hal itu tidak ada poin penguatan, itu ilusi saja, kebohongan publik terkait wacana penguatan KPK. Yang justru ada itu pelemahan KPK," kata Adnan saat dihubungi wartawan, Selasa sore.

Adnan menyatakan, sebenarnya tak ada pertentangan yang begitu berarti antara pemerintah dan DPR terkait revisi itu.

Baca juga: Tugas Dewan Pengawas, dari Izin Penyadapan hingga Evaluasi Pimpinan KPK

 

Ia melihat, proses revisi UU KPK yang berjalan dengan cepat dan lancar sebagai bukti bahwa pemerintah dan DPR memang menyetujui revisi UU KPK itu sejak awal.

"Ya ini kan memang sudah kita prediksi ke sana ya arahnya dan apa yang diklaim eksekutif ada pertarungan ada ini, ada itu, ya enggak ada. Semuanya kan sepakat ya dengan poin-poin yang kira-kira samalah dengan apa yang dulu sempat didiskusikan sebagai poin-poin kontroversial ya," ujar dia.

Adnan menilai, wacana soal penguatan KPK yang dilontarkan oleh pihak pemerintah dan DPR saat proses revisi bergulir hanya sebagai penenang masyarakat. 

Apa yang digaungkan pemerintah dan DPR, kata Adnan, tak sesuai dengan hasil keputusan akhir revisi UU KPK ini.

"Ternyata keputusan terakhirnya enggak sesuai kan dengan klaimnya. Ya, artinya memang dari awal kedua belah pihak memang sudah sepakat. Bahwa ada drama-drama kecil ya cuma hiasan saja," kata dia. 

Menurut Adnan, hasil revisi UU KPK ini membuat lembaga antirasuah itu seolah-olah sudah mati. Kinerja KPK dinilainya berisiko memburuk dengan poin-poin revisi yang bermasalah itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X