Revisi UU KPK Disahkan, Bagaimana Nasib Surat Pimpinan KPK yang Ingin Ikut Pembahasan?

Kompas.com - 17/09/2019, 16:15 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, DPR menerima surat dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Kita akan mendapatkan surat dari pimpinan KPK, pagi ini kita rapatkan surat pimpinan KPK," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Minta Dilibatkan dalam Revisi UU, KPK Akan Kirim Surat ke DPR

Fahri mengatakan, dirinya mengusulkan agar surat dari pimpinan KPK itu dijawab dengan memaparkan kronologi pembahasan revisi UU KPK mulai dari pembahasan yang melibatkan KPK hingga dibahas antara DPR dan pemerintah.

"Surat pimpinan KPK dijawab dengan kronologi pembahasan rancangan undang-undang yang sebagiannya juga KPK diajak ke dalam rapat. Ada notulensinya semua ada laporan singkat nya, semua, semua ada yang akan disampaikan juga dan diingatkan kepada KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melayangkan surat ke DPR terkait polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan komisi antikorupsi itu.

Baca juga: Menkumham Klaim Bertemu Pimpinan KPK sebelum Revisi UU KPK Disahkan

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, lewat surat tersebut KPK akan meminta dilibatkan dalam proses pembahasan RUU KPK.

"Hari ini pimpinan juga akan mengirim surat kepada DPR sebagai terakhir yang akan membahas ini, nanti segera kita kirim. Mudah-mudahan kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan UU tadi," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Jokowi Tak Sempat Bertemu Pimpinan KPK, Istana: Yang Diurusin Banyak

Agus menuturkan, KPK merasa perlu dilibatkan karena hingga kini lembaga antirasuah itu sama sekali belum menerima draf resmi revisi UU KPK.

Selain itu, Agus juga meminta DPR untuk tidak buru-buru membahas revisi UU KPK. Menurut Agus, pembahasan UU KPK perlu melibatkan banyak supaya aturan itu dapat disusun secara matang.

"Kalau bisa jangan buru-buru supaya ada pembahasan yang lebih matang lebih baik, dan lebih banyak melibatkan para pihak," ujar Agus.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X