Menkumham Klaim Bertemu Pimpinan KPK Sebelum Revisi UU KPK Disahkan

Kompas.com - 17/09/2019, 16:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) memberikan tanggapan saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rapat membahas revisi UU MD3 dan perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/Tyaga Anandra/Lmo/pd.
ANTARA FOTO/Tyaga AnandraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) memberikan tanggapan saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rapat membahas revisi UU MD3 dan perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/Tyaga Anandra/Lmo/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim telah bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum Undang-undang KPK yang baru disahkan.

Dalam pertemuan tersebut, Yasonna mengklaim mereka telah menyepakati sejumlah poin dalam revisi Undang-undang KPK. Namun ia tak merinci poin apa saja yang disetujui.

"Saya berkomunikasi dengan Pak Laode (M. Syarief). Saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor saya mengenai soal ini. Saya sampaikan poin-poin yang kami sepakati," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: ICW Siap Gugat Hasil Revisi UU KPK ke MK


Karena itu, ia membantah bila pemerintah tak melibatkan KPK dalam pembahasan revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Jadi tidak ada sama sekali niatan Bapak Presiden (melemahkan)," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Tak Sempat Bertemu Pimpinan KPK, Istana: Yang Diurusin Banyak

DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa siang.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X