Ramai Disindir di Twitter soal Karhutla, Ini Tanggapan PSI

Kompas.com - 17/09/2019, 12:33 WIB
Satgas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari Dinas Kehutanan Kalsel menggunakan alat suntik gambut (Sunbut) saat berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di kawasan Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/9/2019). Berdasarkan pantauan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada Sabtu (14/9/2019) terdapat 2.720 titik api di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SSatgas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari Dinas Kehutanan Kalsel menggunakan alat suntik gambut (Sunbut) saat berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di kawasan Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/9/2019). Berdasarkan pantauan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada Sabtu (14/9/2019) terdapat 2.720 titik api di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak wali kota, bupati, dan gubernur terkait, serta Presiden Joko Widodo untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

Hal itu disampaikan PSI menanggapi ramainya pembahasan soal partai mereka di Twitter.

Para warganet menyebut PSI kerap mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak mampu menyelesaikan masalah polusi udara, namun diam ketika pemerintah tak mampu menangani karhutla.

"Ini kerja bersama. Semua aparat pemerintahan terkait harus bahu-membahu dan berkoordinasi. Kebakaran hutan dan lahan ini sudah sangat memperihatinkan,“ kata Juru Bicara PSI bidang Lingkungan Hidup, Mikhail Gorbachev Dom, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).


Baca juga: Kemenhub Intensifkan Pemantauan Bandara Terdampak Kabut Asap Karhutla

Selain itu, PSI meminta pemerintah membantu masyarakat yang terkena bencana asap.

Ketersediaan masker dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan serta distribusinya ke daerah-daerah yang terdampak harus dijamin pemerintah.

Gorba menambahkan, kelompok rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah, lanjut usia, dan anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Di sisi lain, ia menambahkan, penegakan hukum lingkungan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan harus lenyap dari Indonesia.

Menurut Gorba, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah bencana yang dipicu siklus iklim lima tahunan seperti banjir besar.

Baca juga: Presiden Jokowi: Segala Usaha Dilakukan untuk Padamkan Kebakaran Hutan

Siklus ini terjadi karena ada pembukaan lahan dan pengeringan lahan gambut seperti saat ini.

Hal yang juga mempengaruhi adalah cara pembukaan lahan dengan membakar, yang bukan hanya dilakukan masyarakat tapi juga perusahaan besar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X