Wiranto: Karhutla Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Jangan Bergantung ke Pusat

Kompas.com - 17/09/2019, 09:41 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dalamrapat koordinasi khusus terkait karhutla di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dalamrapat koordinasi khusus terkait karhutla di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta pemerintah daerah lebih sigap dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Wiranto mengatakan, sedianya karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bisa mencegah dan menindak pembakar hutan dan lahan.

"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," kata Wiranto melalui keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Pemerintah Tambah Pesawat Cassa dan Hercules untuk Karhutla di Riau

Wiranto mengatakan pemerintah pusat hanya berlaku sebagai koordinator dalam menangani karhutla. Karenanya, pemerintah daerah diharapkan mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.

Wiranto optimistis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, semua bisa diatasi dengan baik sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.

Ia juga optimistis karhutla di Riau dan Kalimantan Tengah bisa dipadamkan. Hal itu dilakukan dengan menerapkan siaga darurat karhutla melalui operasi pemadaman, baik darat maupun udara secara bersamaan.

"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," ucap Wiranto.

Baca juga: Karhutla, Dari Kritik Aktivis hingga Aksi Pemerintah...

Karhutla yang terjadi di Riau dan sejumlah wilayah Kalimantan kian mengkhawatirkan dengan masifnya jumlah titik api yang berdampak pada sebaran asap.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (16/9) pukul 16.00 WIB, ada 328.724 hektar yang telah terbakar dengan 2.153 titik api.

Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang memiliki titik api terbanyak, yakni 513 titik. Kemudian diikuti Kalimantan barat (384), Kalimantan Selatan (175), Sumatera Selatan (115), Jambi (62), dan Riau (58).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X