DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KPK, ICW: Dipaksakan agar KPK Lemah

Kompas.com - 17/09/2019, 09:17 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch menilai, pemerintah dan DPR memaksakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan dalam waktu cepat.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, ada banyak prosedur yang dilanggar demi memaksakan revisi UU yang dinilai melemahkan KPK itu disahkan.

"Secara prosedur dan subtansi banyak sekali dilanggar namun semua tetap dipaksakan agar KPK lemah dan bisa dikontrol secara politik," kata Donal kepada Kompas.com, Selasa (17/6/2019).

Hal itu disampaikan Donal menanggapi kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait poib-poin revisi UU KPK.

Baca juga: UU KPK Direvisi, TII Nilai DPR dan Presiden Jokowi Mengubur Harapan Publik

Salah satu prosedur yang dilanggar, kata Donal, yakni tidak dilibatkanya KPK dalam pembahasan revisi UU KPK.

DPR dan pemerintah juga dianggap tidak memberikan ruang bagi publik untuk memberikan pendapat.

Donal mencurigai DPR dan pemerintah sengaja tak mempertimbangkan suara publik dan KPK demi segera menggolkan RUU tersebut.

"Proses pembahasan yang kilat membuktikan pembahasan RUU ini sudah menjadi persekongkolan penguasa," ujar dia.

DPR dan pemerintah telah menyepakati poin-poin revisi UU KPK dalam rapat panitia kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Ada beberapa hal-hal pokok yang mengemuka dan kemudian disepakati dalam rapat panja," ujar Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK Totok Daryanto saat menyampaikan laporan hasil rapat.

Ada tujuh poin perubahan yang telah disepakati dalam revisi UU KPK.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Nasional
Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Nasional
Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Nasional
Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Nasional
Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Nasional
Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Nasional
Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Nasional
Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Nasional
Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Nasional
Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Nasional
Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X