Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karhutla, Dari Kritik Aktivis hingga Aksi Pemerintah...

Kompas.com - 17/09/2019, 07:42 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi pemerintah, yang dinilai lamban, dalam menetapkan karhutla dan kabut asap 2019 sebagai bencana nasional.<br /> Menurut Walhi, hal pertama untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan adalah pemerintah secara terbuka, memberikan informasi kepada masyarakat, dari mana sumber api berasal. Instrumen hukum yang ada, dianggap Walhi sering kali tidak dilakukan, karena terhambat politik hukum korporasi.

Kepada gubernur, bupati dan wali kota Riau yang wilayahnya tengah dilanda kebakaran hutan dan kabut asap pekat, Jokowi menegaskan peran pemerintah daerah sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

"Sekali lagi, kalau tidak ada dukungan pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan," kata Jokowi dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Senin.

Baca juga: Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran Hutan dan Kabut Asap

Ia mengingatkan gubernur sudah memiliki perangkat hingga ke tingkat desa untuk melakukan pencegahan ini. Begitu juga Pangdam dan Kapolda.

"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau Infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api," sambung Jokowi.

Sebelumnya, lewat sambungan telepon, Presiden Jokowi juga sudah meminta jajarannya untuk berkoordinasi terkait penanganan karhutla.

Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Baca juga: Fahri Hamzah: Tim Penanganan Karhutla Amatiran

Merujuk dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin, pukul 16.00 WIB, total ada 328.724 hektar yang telah terbakar dengan 2.153 titik api.

Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang memiliki titik api terbanyak, yakni 513 titik. Kemudian diikuti Kalimantan barat (384), Kalimantan Selatan (175), Sumatera Selatan (115), Jambi (62), dan Riau (58).

Berdasarkan data terakhir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdeteksi asap di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utaram Semenanjung Malaysia, Serawak Malaysia, dan Singapura. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com