Jika Revisi UU Ini Rampung, Napi Boleh Asuh Anak di Penjara

Kompas.com - 17/09/2019, 06:29 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR dan pemerintah sudah menyepakati hampir semua materi dalam revisi Undangan-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Tidak ada (hambatan), sudah oke semua. Kita enggak mau banyak penjara," kata Erma.

Baca juga: Komisi III DPR Serahkan DIM RUU Pemasyarakatan kepada Menkumham

Salah satu poin revisi yang menarik, yaitu pasal yang mengatur narapidana perempuan melahirkan di dalam penjara.

"Dalam UU Permasyarakatan yang lama, tidak mengatur bagaimana menangani perempuan narapidana yang melahirkan di dalam penjara," ujar Erma.

Padahal, data yang dihimpun, ada cukup banyak narapidana perempuan yang masih memiliki tanggungan anak atau yang melahirkan di dalam penjara.

"Datanya di pemasyarakatan, ada 154 sekarang anak yang lahir di penjara," lanjut dia.

Selain itu, turut diatur pula narapidana perempuan diperbolehkan mengasuh anaknya selama tiga tahun di dalam sel. Setelah melewati tiga tahun, sang anak tidak diperbolehkan lagi diasuh di dalam penjara.

"Pada umur tiga tahun, makanan ini ditanggung oleh Lapas. Kemudian tiga tahun kita maksimal harus sudah bisa keluar. Karena lewat dari tiga tahun itu dia sudah ngerti kan," lanjut Erma.

Baca juga: Ditjen Pemasyarakatan Serahkan Kartu Identitas untuk 1.103 Anak dari LPKA

Erma berharap, revisi UU tentang Permasyarakatan dapat disahkan seiring dengan diselesaikannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).

"Mudah-mudahan bisa berjalan seiring antara RKUHP dan RUU pemasyarakatan," ujar dia.

Diketahui, Komisi III DPR RI akan kembali membahas revisi UU tentang Permasyarakatan bersama pemerintah pada Selasa (17/9/2019). 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X