Jokowi: Kalau Pemda Tak Dukung, Kebakaran Hutan Sulit Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah pusat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019), sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.

Kepada gubernur, bupati dan wali kota Riau yang wilayahnya tengah dilanda kebakaran hutan dan kabut asap pekat, Jokowi menegaskan peran pemerintah daerah sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk para korban kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sumbangkan sedikit rezeki Anda untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama untuk pembelian masker dan kebutuhan lainnya yang perlu. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com https://kitabisa.com/campaign/tanggapasap.

"Sekali lagi, kalau tidak ada dukungan pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bertolak ke Riau, Rapat hingga Tinjau Lokasi Karhutla

Jokowi menegaskan yang terpenting dalam kebakaran hutan adalah pencegahan.

Ia mengingatkan gubernur sudah memiliki perangkat hingga ke tingkat desa untuk melakukan pencegahan ini. Begitu juga Pangdam dan Kapolda.

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau Infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api," sambung Jokowi.

Baca juga: Walhi: Korporasi Enggan Bertanggung Jawab atas Karhutla karena Tiru Pemerintah

Selain jajaran kepala daerah, hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Kepala BNPB Donny Monardo.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa bencana kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah sulit diatasi, salah satunya karena faktor pejabat daerah.

Baca juga: Pemprov Sumbar Lakukan Pemetaan Karhutla dengan Drone

Menurut Doni Monardo, laporan dari petugas di lapangan terungkap bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah," kata Doni Monardo, gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019) dilansir dari Antara.

"Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," ucap Doni.