Jokowi: Kalau Pemda Tak Dukung, Kebakaran Hutan Sulit Diselesaikan

Kompas.com - 16/09/2019, 21:20 WIB
Presiden Joko Widodo saat memantau kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2015). Agus Suparto/Twitter @jokowiPresiden Joko Widodo saat memantau kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2015).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah pusat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019), sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.

Kepada gubernur, bupati dan wali kota Riau yang wilayahnya tengah dilanda kebakaran hutan dan kabut asap pekat, Jokowi menegaskan peran pemerintah daerah sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk para korban kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sumbangkan sedikit rezeki Anda untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama untuk pembelian masker dan kebutuhan lainnya yang perlu. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com https://kitabisa.com/campaign/tanggapasap.

"Sekali lagi, kalau tidak ada dukungan pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bertolak ke Riau, Rapat hingga Tinjau Lokasi Karhutla


Jokowi menegaskan yang terpenting dalam kebakaran hutan adalah pencegahan.

Ia mengingatkan gubernur sudah memiliki perangkat hingga ke tingkat desa untuk melakukan pencegahan ini. Begitu juga Pangdam dan Kapolda.

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau Infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api," sambung Jokowi.

Baca juga: Walhi: Korporasi Enggan Bertanggung Jawab atas Karhutla karena Tiru Pemerintah

Selain jajaran kepala daerah, hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Kepala BNPB Donny Monardo.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa bencana kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah sulit diatasi, salah satunya karena faktor pejabat daerah.

Baca juga: Pemprov Sumbar Lakukan Pemetaan Karhutla dengan Drone

Menurut Doni Monardo, laporan dari petugas di lapangan terungkap bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah," kata Doni Monardo, gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019) dilansir dari Antara.

"Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," ucap Doni.

Kompas TV Seorang warga Pontianak, Joko Susilo, sudah seminggu terakhir menggunakan masker koran bekas yang dibentuk bulat lalu dimasukkan ke kepalanya. Lalu Joko melubangi masker koran di bagian mata supaya bisa melihat. Hal ini dilakukan karena protes kepada pemerintah yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap. Ia juga mengeluhkan kurangnya gerakan membagikan masker, apalagi kepada pengendara sepeda. Ia merasa pembagian masker hanya kepada pengendara motor saja. Ia berharap kabut asap yang sangat pekat cepat berakhir supaya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal.
 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X