Soal Penyadapan, Pakar: Jangan Hanya KPK yang Diobok-obok Kewenangannya

Kompas.com - 16/09/2019, 19:53 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa pemerintah dan DPR sebaiknya tidak hanya mengutak-atik kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Jangan hanya KPK yang diobok-obok kewenangannya, sementara lembaga lain didiamkan saja," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Ia menanggapi soal penyadapan oleh KPK yang harus seizin Dewan Pengawas KPK jika berdasarkan draf revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR.

Poin itu pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Apa Saja Ketentuan Penyadapan yang Diatur dalam Draf Revisi UU KPK?

Menurut dia, kewenangan penyadapan yang juga dimiliki oleh Polri dan Kejaksaan tidak diatur dalam undang-undang.

Padahal, pada 2011 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengharuskan pemerintah dan DPR membentuk UU yang mengatur prosedur penyadapan.

Kendati demikian, hingga kini Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan belum disahkan di DPR.

Fickar berpandangan, kewenangan penyadapan setiap instansi akan lebih jelas dengan adanya UU tersebut.

"Jadi ada kesamaan perlakuan pada instansi-instansi yang memiliki kewenangan menyadap, kecuali UU menentukan lain," ujar dia. 

Baca juga: Sandiaga Setuju Dewan Pengawas KPK, Tak Sepakat soal Penyadapan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo setuju penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan DPR.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Nasional
UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

Nasional
Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Nasional
Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Nasional
UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X