Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR, Interupsi Anggota Dewan Minta Firli dkk Tak Berhenti di Tengah Jalan

Kompas.com - 16/09/2019, 16:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dalam rapat paripurna, terdapat interupsi dari anggota Komisi III DPR Arsul Sani, usai pimpinan rapat Fahri Hamzah mengetok palu tanda seluruh anggota dewan setuju dengan penetapan lima pimpinan KPK yang baru.

Arsul berpesan, agar lima pimpinan KPK terpilih konsisten dalam memimpin lembaga antirasuah selama 4 tahun dan tidak berhenti ditengah masa jabatan.

"Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu konsisten untuk menjadi pimpinan selama 4 tahun, jangan nanti di tengah jalan mengembalikan mandat kepada presiden," kata Arsul.

Baca juga: Menyoal Nasib KPK, Kritik dari UGM hingga Sorotan Abraham Samad

Arsul mengatakan, lima pimpinan KPK terpilih dapat menyikapi secara bijaksana terkait resistensi yang masih berkembang atas keterpilihan mereka.

"Saya mencatat apa yang disampaikan oleh pak ketua KPK, Firli Bahuri, close to your friend but closer to your enemy. Saya mohon ini benar-benar diwujudkan dalam kepemimpinan bapak," ujarnya.

"Saya minta gunakan prinsip menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat atau kebaikan. Ini penting jadi landasan dalam pengambilan keputusan," imbuhnya.

Adapun, lima nama pimpinan KPK yang sudah ditetapkan oleh DPR diantaranya, Firli Bahuri sebagai Ketua dan empat wakil ketua yaitu Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Kompas TV Indonesia Corruption Watch menilai penyerahan mandat Pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi merupakan bentuk kekecewaan dari Pimpinan KPK akibat berbagai upaya pelemahan terhadap KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai saat ini KPK tengah diserang oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Belum terlambat bagi presiden untuk menarik kembali surat presiden dan tim yang ikut membahas Revisi Undang-Undang KPK di DPR. ICW berharap presiden dapat mengambil tindakan tepat untuk menyelamatkan KPK di tengah proses pelemahan KPK yang terjadi. #KPK #PresidenJokoWidodo #RevisiUndangUndangKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com