Presiden Jokowi: Perlu Konglomerat Baru di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo setuju harus ada konglomerat baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Benar bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita. Dan peluang itu sangat besar sekali ada," kata Jokowi.

Jokowi mengakui pemerintah perlu turun tangan memberikan jalan serta memberikan peluang-peluang yang ada kepada para pengusaha agar bisnisnya bisa berkembang.

Baca juga: Khusus Konglomerat, Ini Mobil-mobil Termahal di GIIAS 2019

Terkait hal itu, Jokowi mengingatkan bahwa tiga tahun lalu ia sudah meminta kepada HIPMI dan kadin 20 nama pengusaha yang potensial menjadi konglomerat.

"Tapi sampai sekarang saya belum dapat 20 nama itu. Saya tidak tahu apakah masih dalam proses seleksi atau dalam proses yang lainnya," kata dia.

Jokowi memastikan pemerintah akan terus memperkokoh kelembagaan kabinet yang mengurus investasi, yang mampu membujuk investor untuk menumbuhkan perekonomian.

Pemerintah akan memperkokoh kelembagaan dan kebijakan perdagangan yang bukan saja piawai membuka pasar global, tapi juga melindungi pengusaha nasional dari kompetisi dunia yang tidak adil.

"Pengusaha kita tidak boleh mati sia-sia akibat persaingan yang tidak adil," sambungnya.

Sebelumnya, dalam acara itu, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi memilih menteri yang pro pengusaha dalam menyusun kabinet untuk periode kedua. Hal itu untuk melahirkan konglomerat-konglomerat baru di Indonesia.

"HIPMI tidak minta menteri. Tapi HIPMI minta menterinya pro pengusaha," kata Bahlil.

Baca juga: Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Bahlil menjelaskan, sejak era reformasi, presiden, menteri hingga kepala daerah sudah berganti berkali-kali.

Namun konglomerat di Indonesia masih itu-itu saja. Oleh karena itu, Bahlil meminta pemerintah bisa membantu para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI bisa naik kelas menjadi konglomerat.

"Mohon maaf Pak Presiden. Tapi tak ada konglomerat yang jadi tanpa intervensi pemerintah. Tapi intervensi yang punya landasan aturan," kata dia.