Presiden Jokowi: Perlu Konglomerat Baru di Indonesia

Kompas.com - 16/09/2019, 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Seskab Pramono Anung (kanan) disaksikan Ketum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia (kedua kanan) dan Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) seusai membuka Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meminta agar para pengusaha muda menjadi pembelajar dan inovatif, haus teknologi, serta berdaya saing global supaya menjadi tempat lahirnya New Emerging Multi National Business. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Seskab Pramono Anung (kanan) disaksikan Ketum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia (kedua kanan) dan Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) seusai membuka Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meminta agar para pengusaha muda menjadi pembelajar dan inovatif, haus teknologi, serta berdaya saing global supaya menjadi tempat lahirnya New Emerging Multi National Business. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo setuju harus ada konglomerat baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Benar bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita. Dan peluang itu sangat besar sekali ada," kata Jokowi.

Jokowi mengakui pemerintah perlu turun tangan memberikan jalan serta memberikan peluang-peluang yang ada kepada para pengusaha agar bisnisnya bisa berkembang.

Baca juga: Khusus Konglomerat, Ini Mobil-mobil Termahal di GIIAS 2019

Terkait hal itu, Jokowi mengingatkan bahwa tiga tahun lalu ia sudah meminta kepada HIPMI dan kadin 20 nama pengusaha yang potensial menjadi konglomerat.

"Tapi sampai sekarang saya belum dapat 20 nama itu. Saya tidak tahu apakah masih dalam proses seleksi atau dalam proses yang lainnya," kata dia.

Jokowi memastikan pemerintah akan terus memperkokoh kelembagaan kabinet yang mengurus investasi, yang mampu membujuk investor untuk menumbuhkan perekonomian.

Pemerintah akan memperkokoh kelembagaan dan kebijakan perdagangan yang bukan saja piawai membuka pasar global, tapi juga melindungi pengusaha nasional dari kompetisi dunia yang tidak adil.

"Pengusaha kita tidak boleh mati sia-sia akibat persaingan yang tidak adil," sambungnya.

Sebelumnya, dalam acara itu, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi memilih menteri yang pro pengusaha dalam menyusun kabinet untuk periode kedua. Hal itu untuk melahirkan konglomerat-konglomerat baru di Indonesia.

"HIPMI tidak minta menteri. Tapi HIPMI minta menterinya pro pengusaha," kata Bahlil.

Baca juga: Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Bahlil menjelaskan, sejak era reformasi, presiden, menteri hingga kepala daerah sudah berganti berkali-kali.

Namun konglomerat di Indonesia masih itu-itu saja. Oleh karena itu, Bahlil meminta pemerintah bisa membantu para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI bisa naik kelas menjadi konglomerat.

"Mohon maaf Pak Presiden. Tapi tak ada konglomerat yang jadi tanpa intervensi pemerintah. Tapi intervensi yang punya landasan aturan," kata dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X