Walhi: Pemerintah Klaim Titik Api dan Kebakaran Turun, Nyatanya Sama

Kompas.com - 16/09/2019, 11:11 WIB
Prajurit TNI dari Kodim 0301 Pekanbaru mencari sumber air ketika berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/9/2019). Kebakaran lahan gambut yang masih terus terjadi membuat Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Riau kembali terpapar kabut asap. ANTARA FOTO/RONY MUHARRMANPrajurit TNI dari Kodim 0301 Pekanbaru mencari sumber air ketika berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/9/2019). Kebakaran lahan gambut yang masih terus terjadi membuat Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Riau kembali terpapar kabut asap.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan, pemerintah terus mengklaim jumlah hotspot (titik api) dan kebakaran hutan menurun.

Namun, klaim tersebut tak bisa membantah peristiwa kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang kian parah di Riau dan Kalimantan Tengah

"Pemerintah selalu mengklaim bahwa titik api sama kebakaran menurun. Padahal ancaman kebakaran masih akan terus terjadi," ujar Zenzi saat dihubungi, Senin (16/9/2019).

Ia menilai pemerintah tidak benar-benar menyelesaikan akar masalah dari karhutla, yakni pemulihan ekosistem gambut.

Baca juga: Data Terkini Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Jumlah Titik Api hingga Sebaran Asap

Zenzi mengatakan, ekosistem gambut di Riau dan Kalimantang Tengah rusak sejak pemerintah memberikan konsesi lahan kepada para pengusaha. Sebab, para pengusaha kerap mengeringkan kanal di lahan gambut.

Kanal yang berisi air tersebut sedianya dibutuhkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah agar tak mudah terbakar. Karena sekarang sebagian besar kanal mengering, maka karhutla mudah terjadi dan terus meluas.

Zenzi mengatakan, pemerintah sekarang justru membelokkan isu bahwa penyebab karhutla adalah masyarakat yang membakar hutan untuk membuka lahan. Hal itu, kata dia, jelas tak akan menyelesaikan permasalahan.

"Di muka publik mungkin pemerintah berhasil meyakinkan publik bahwasannya titik api lebih banyak di masyarakat. Masyarakat jadi penyebab kebakaran. Tetapi alam itu enggak bisa dia berbohong," ujar Zenzi.

"Bahwasannya api terus terulang tidak terkendali karena pemerintah mengizinkan banyak sekali perusahaan membuat kanal yang mengeringkan ekosistem gambut," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X