Walhi: Pemerintah Klaim Titik Api dan Kebakaran Turun, Nyatanya Sama

Kompas.com - 16/09/2019, 11:11 WIB
Prajurit TNI dari Kodim 0301 Pekanbaru mencari sumber air ketika berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/9/2019). Kebakaran lahan gambut yang masih terus terjadi membuat Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Riau kembali terpapar kabut asap. ANTARA FOTO/RONY MUHARRMANPrajurit TNI dari Kodim 0301 Pekanbaru mencari sumber air ketika berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/9/2019). Kebakaran lahan gambut yang masih terus terjadi membuat Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Riau kembali terpapar kabut asap.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan, pemerintah terus mengklaim jumlah hotspot (titik api) dan kebakaran hutan menurun.

Namun, klaim tersebut tak bisa membantah peristiwa kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang kian parah di Riau dan Kalimantan Tengah

"Pemerintah selalu mengklaim bahwa titik api sama kebakaran menurun. Padahal ancaman kebakaran masih akan terus terjadi," ujar Zenzi saat dihubungi, Senin (16/9/2019).

Ia menilai pemerintah tidak benar-benar menyelesaikan akar masalah dari karhutla, yakni pemulihan ekosistem gambut.

Baca juga: Data Terkini Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Jumlah Titik Api hingga Sebaran Asap

Zenzi mengatakan, ekosistem gambut di Riau dan Kalimantang Tengah rusak sejak pemerintah memberikan konsesi lahan kepada para pengusaha. Sebab, para pengusaha kerap mengeringkan kanal di lahan gambut.

Kanal yang berisi air tersebut sedianya dibutuhkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah agar tak mudah terbakar. Karena sekarang sebagian besar kanal mengering, maka karhutla mudah terjadi dan terus meluas.

Zenzi mengatakan, pemerintah sekarang justru membelokkan isu bahwa penyebab karhutla adalah masyarakat yang membakar hutan untuk membuka lahan. Hal itu, kata dia, jelas tak akan menyelesaikan permasalahan.

"Di muka publik mungkin pemerintah berhasil meyakinkan publik bahwasannya titik api lebih banyak di masyarakat. Masyarakat jadi penyebab kebakaran. Tetapi alam itu enggak bisa dia berbohong," ujar Zenzi.

"Bahwasannya api terus terulang tidak terkendali karena pemerintah mengizinkan banyak sekali perusahaan membuat kanal yang mengeringkan ekosistem gambut," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X