DPR Dinilai Sengaja Pilih Firli Sebagai Ketua KPK

Kompas.com - 16/09/2019, 11:03 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati  saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017). Fachri FachrudinKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, DPR RI sebenarnya sudah mengetahui pemilihan Irjen (Pol) Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 bakal menuai polemik.

Namun, ia menduga para wakil rakyat tidak peduli atas hal itu. Justru wakil rakyat sengaja menunjuk Firli demi memuluskan rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kalau melihat pernyataan KPK, kan Firli sudah pernah menimbulkan gejolak dan berdampak buruk saat di dalam (menjadi pejabat KPK)," ujar Asfinawati ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2019).

"Karena DPR sudah tahu ini dan mereka sedang revisi UU KPK, maka sangat mungkin DPR ini justru menginginkan hal ini (menunjuk Firli)," sambung dia.

Baca juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Jangan Under Estimate Dulu ke Firli Cs...

Meski demikian, Asfinawati menegaskan, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan terhadap sosok Firli sebagai pimpinan KPK.

Menurut dia, protes selalu dapat disuarakan tanpa harus melihat momentum.

"Protes selalu bisa disuarakan. Setidaknya publik tahu bagaimana presiden dan DPR berkongkalikong melemahkan KPK," ungkap Asfinawati.

Diberitakan, Komisi III DPR memilih lima Pimpinan baru KPK pada Jumat (13/9/2019) dini hari.

Firli Bahuri dipilih sebagai ketua. Adapun Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua terpilih.

Pemilihan lima Pimpinan KPK berlangsung di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Saut Situmorang Enggan Komentar Terkait Ketua KPK Baru Irjen Firli

Dari kelima nama itu, nama Firli menuai kontroversi. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukannya saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Sejumlah pegawai KPK pun telah menolak keras Firli sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Bahkan, usai Firli terpilih, Komisioner KPK Saut Situmorang dan penasihat KPK Mohammad Tsani menyatakan mundur dari jabatannya.

Belakangan, Saut mengklarifikasi kemundurannya tersebut. 

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X