PDI-P Dukung Jokowi Merevisi UU KPK, Ini Alasannya...

Kompas.com - 16/09/2019, 07:30 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, dukungan diberikan agar lembaga antirasuah itu memiliki landasan hukum yang jelas sehingga terwujud mekanisme keseimbangan di dalamnya.

"PDI Perjuangan berpendapat Pak Jokowi telah bertindak tepat. Pak Jokowi melakukan dialog dengan KPK itu secara intens," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

"Tetapi pada saat bersamaan, beliau itu juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas ini bersedia mekanisme check and balance," lanjut dia.

Baca juga: Gaduh Revisi UU KPK, Isu Papua Jangan Dilupakan

Ia meyakini, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan keputusannya merevisi UU KPK baik-baik melalui mendengar masukan sejumlah pihak.

"Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan tidak melanggar hukum," ujar Hasto.

Ia juga yakin, apabila UU KPK direvisi secara ideal, maka pemberantasan korupsi di Tanah Air bakal lebih progresif.

Selain itu, tidak ada lagi mekanisme hukum yang menuai polemik. Misalnya penetapan tersangka tergesa -gesa dan pola penyadapan dilakukan secara prosedural.

"Tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, bahkan bisa juga penyadapan itu dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu," lanjut dia.

Baca juga: Revisi UU KPK, Masa Depan Lembaga Antikorupsi, dan Menagih Janji Kampanye Jokowi...

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua.
Diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sepakat merevisi UU KPK. Namun, pemerintah tidak menyepakati seluruh draf revisi yang diusulkan DPR RI.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X