[POPULER NASIONAL] Inikah Akhir KPK? | Dua Surat Xanana untuk Keluarga BJ Habibie

Kompas.com - 16/09/2019, 05:15 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan DPR bersama pemerintah menuai polemik.

Sebab, revisi UU KPK dinilai bukan hanya memperbaiki kekurangan yang masih ada, namun malah merombak total aturan di dalamnya.

Revisi UU KPK dinilai akan memperlemah lembaga antirasuah itu. Status KPK yang saat ini merupakan lembaga independen terancam.

Sejumlah aturan teknis dari hal penyadapan hingga status penyidik, serta kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan membuat KPK dapat diintervensi oleh pihak lain, terutama presiden.


Dengan demikian, tak heran jika banyak yang menilai jika revisi UU KPK itu disahkan maka akan menjadi "lonceng kematian" untuk KPK.

Di tengah ketidakjelasan tentang akhir "keberadaan" KPK, Kompas.com membuat artikel mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Upaya itu sudah dilakukan sejak Republik ini berdiri pada era Presiden Soekarno.

Berikutnya, upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan pada era Presiden Soeharto.

Tulisan itu menjadi artikel terpopuler di Kompas.com pada Minggu (15/9/2019). Baca di sini: Inikah Akhir KPK? (1): Cerita Pemberantasan Korupsi di Era Soekarno hingga Soeharto

Ada juga bagian kedua mengenai pemberantan korupsi di Era Presiden BJ Habibie yang dipenuhi semangat reformasi hingga ancaman "kematian KPK" di era Presiden Joko Widodo.

Baca tulisannya di sini: Inikah Akhir KPK? (2): Semangat Reformasi di Era Habibie, Akankah Mati di Era Jokowi?

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X