Sandiaga Setuju Dewan Pengawas KPK, Tak Sepakat soal Penyadapan

Kompas.com - 14/09/2019, 17:12 WIB
Sandiaga Uno usai menghadiri ulang tahun pertama Ruang Sandi KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMSandiaga Uno usai menghadiri ulang tahun pertama Ruang Sandi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno, sepakat dengan rencana pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyepakati beberapa poin dalam revisi Undang-undang KPK seperti pembentukan dewan pengawas dan pemberian kewenangan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

"Karena manusia itu bisa melakukan kesalahan. Seandainya teman-teman di KPK melakukan kesalahan, perlu diberikan exit mechanism, SP3. Dewan pengawas saya rasa perlu. Semua lembaga enggak bisa menjadi superbody, oversized. Saya sepakat," ujar Sandi saat ditemui di CoHive Filateli, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga: Jokowi Klaim Tolak Empat Poin Revisi UU KPK, Faktanya...

Namun, Sandi tak setuju bila penyadapan yang dilakukan KPK harus meminta izin. Ia menilai hal itu justru melemahkan fungsi KPK.

Ia menyadari saat ini muncul penolakan dari masyarakat terkait revisi Undang-Undang KPK. Namun, menurut dia, semua pihak harus bersatu untuk memunculkan Undang-Undang KPK yang mampu melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat sejak pencegahan.

"Sekarang kita harus bersatu dengan teman-teman yang di DPR. Dengan pemerintah juga untuk menghadirkan undang-undang yang insya Allah 17 tahun berjalan, (setelahnya) KPK bisa lebih kuat dan berperan. Bukan hanya menindak tapi mencegah korupsi," lanjut dia.

DPR sebelumnya menginisiasi revisi Undang-Undang KPK. Dalam draf yang diajukan, DPR mengusulkan sejumlah hal, yakni memberikan kewenangan SP3 kepada KPK, membentuk dewan pengawas, dan menjadikan pegawai KPK berstatus ASN.

Pemerintah menyatakan kesetujuannya untuk membahas revisi undang-undang lewat surat presiden (surpres) yang dikirim Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPR

Namun, Jokowi mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Ia menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Nasional
Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Nasional
Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Nasional
Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Nasional
BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

Nasional
Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Nasional
KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X