Walhi Sebut Pemerintah Tak Tegas Tindak Korporasi yang Terlibat Karhutla

Kompas.com - 13/09/2019, 22:41 WIB
Prajurit TNI dari Kodim 0301 Kota Pekanbaru dibantu Masyarakat Peduli Api (MPA) berusaha menghalau api yang membakar semak belukar dengan alat seadanya saat menunggu bantuan petugas Pemadam datang ke lokasi lahan gambut yang terbakar di Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019). Tidak adanya sumber air di lokasi lahan yang terbakar membuat petugas kewalahan untuk melakukan pemadaman di lokasi tersebut. ANTARA FOTO/RONY MUHARRMANPrajurit TNI dari Kodim 0301 Kota Pekanbaru dibantu Masyarakat Peduli Api (MPA) berusaha menghalau api yang membakar semak belukar dengan alat seadanya saat menunggu bantuan petugas Pemadam datang ke lokasi lahan gambut yang terbakar di Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019). Tidak adanya sumber air di lokasi lahan yang terbakar membuat petugas kewalahan untuk melakukan pemadaman di lokasi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Zenzi Suhadi menilai, kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Riau dan Kalimantan Tengah terjadi lantaran pemerintah dan polisi tidak tegas dalam menindak korporasi yang terlibat di dalamnya.

Ia mengungkapkan, polisi kerap menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) pada kasus yang diproses sepanjang 2016-2018.

"SP3 masih banyak terjadi hingga 2018," ujar Zenzi saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Karhutla Makin Parah, Pemerintah Tambah Personel demi Padamkan Api


Akibatnya, banyak lahan gambut yang tidak terpulihkan ekosistemnya sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk kembali terbakar.

Selain itu, Zenzi mengatakan, pemerintah tak melakukan peninjauan ulang dalam pemberian konsesi lahan kepada korporasi yang terlibat dalam kasus karhutla.

Akibatnya, kebakaran di lahan gambut kembali terjadi lantaran korporasi tak memiliki SDM yang cukup untuk mengawasi lahan gambut agar tak terbakar.

Zenzi menambahkan, pemerintah tidak serius dalam mengembalikan ekosistem lahan gambut yang telah terbakar.

Baca juga: Setelah di Samarinda, Kabut Asap Karhutla Tunda 5 Penerbangan di Palembang

Hal itu dibuktikan dengan tidak dipulihkannya kanal-kanal yang mengering di sekitar lahan gambut. Kanal tersebut hanya terisi air di musim penghujan dan selalu kering di musim kemarau.

"Padahal, sejak 2016 kita sudah mengingatkan pemerintah bahwasannya turunnya angka kebakaran di 2017-2018, itu tidak mencerminkan tingkat risiko kebakaran. Artinya risiko kebakaran dan asap di Indonesia itu masih sama dan cenderung sebenarnya meningkat," ujar Zenzi.

"Karena memang proses pemulihan kawasan ekosistem gambut yang rusak itu juga belum signifikan," lanjut dia.

Baca juga: Menteri LHK Sebut 5 Perusahaan Asing Disegel Karena Karhutla

Diberitakan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus bertambah.

Kebakaran tersebut memicu munculnya kabut asap dan hampir merata menyelimuti bumi Lancang Kuning itu.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Jim Gafur mengatakan, luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sejak 1 Januari hingga 9 September 2019 sebanyak total 6.464 hektare. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X