Nilai Revisi UU KPK Dilakukan Tersembunyi, Pimpinan KPK: Ada Kepentingan Apa?

Kompas.com - 13/09/2019, 20:26 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi telah menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/9/2019) malam.

Keputusan ini dibacakan tiga pimpinan, yang dibacakan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo di depan Gedung KPK.

Salah satu alasan pimpinan KPK menyerahkan mandat kelembagaan ke Presiden adalah pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan DPR bersama pemerintah.

KPK merasa pembahasan bukan hanya dilakukan dengan tidak melibatkan lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Pimpinan KPK Serahkan Mandat Pengelolaan Lembaganya ke Presiden

Akan tetapi, pembahasan juga dilakukan secara tersembunyi. Sebab, KPK belum pernah menerima draf revisi UU KPK.

"Sampai hari ini, draf yang sebetulnya saja kami tidak tahu. Rasanya, membacanya seperti sembunyi-sembunyi," kata Agus Rahardjo.

Tidak hanya itu, Agus Rahardjo juga merasakan bahwa revisi UU KPK dilakukan dalam waktu sangat cepat. Dia juga mendapat kabar bahwa revisi UU KPK akan segera disetujui.

"Saya juga dengar rumor dalam waktu yang sangat dekat, akan kemudian diketok, disetujui," ucap Agus Rahardjo.

Baca juga: Tampil Saat Konferensi Pers di KPK, Saut: Saya Hari Ini Bukan Kembali

Melihat pembahasan yang dilakukan dengan cara seperti ini, pimpinan KPK pun bertanya-tanya alasan dilakukannya revisi UU KPK.

"Ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa, sehingga harus buru-buru disahkan?" ujar Agus.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Nasional
Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X