Menteri LHK Sebut 5 Perusahaan Asing Disegel Karena Karhutla

Kompas.com - 13/09/2019, 20:14 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar,di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (13/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar,di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, lima perusahaan asing terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Demikian diungkapkan Siti di dalam rapat koordinasi khusus terkait karhutla di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Di Kalimantan Barat ada empat perusahaan dari Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau ada satu perusahaan, itu dari Malaysia," ujar Siti.

Baca juga: Kabut Asap dan Karhutla Riau, Peristiwa Tahunan yang Selalu Berulang...


Lahan perusahaan tersebut pun telah disegel oleh pemerintah Indonesia.

Untuk di Riau, lanjut Siti, perusahaan asal Malaysia yang lahannya disegel adalah PT Adei Plantation and Industri (KLK Grup).

Kemudian untuk di Kalimantan Barat, yakni PT Sukses Karya Hutani dan PT Rafi Kamajaya Abadi (Malaysia). Sedangkan perusahaan dari Singapura, yakni PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri.

"Ini (lahan pada lima) perusahaan ini yang disegel ya. Jadi sekarang kita intensifkan ya," imbuh Siti.

Baca juga: Kabut Asap Karhutla di Kaltim, 16 Penerbangan di Bandara Samarinda Delay 5 Jam

Selain itu, KLHK juga sudah memberikan 103 sanksi kepada korporasi yang terlibat karhutla di Kalimantan Barat.

Adapun di wilayah itu pula sudah 29 lahan yang disegel, empat di antaranya sudah memasuki proses hukum.

"Di Kalbar ada 103 sanksi kepada perusahaan. 29 lahan disegel di akhir Agustus sampai dengan kemarin dan ini masih berlangsung, empat di antaranya sedang diproses hukum," ujar dia. 

Sanggahan dari PT Sukses Karya Hutani

Melalui surat yang dikirimkan ke redaksi Kompas.com, Denhot Silalahi mewakili PT Sukses Karya Hutani, membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

"PT Sukses Karya Hutani tidak pernah melakukan pembakaran hutan," kata Denhot.

PT Sukses Karya Hutani, kata Denhot, juga tak beroperasi di Kalimantan Barat. "Kami memberikan sanggahan atas berita tersebut," katanya.

Kompas TV Kebakaran lahan gambut semakin sulit untuk diatasi lantaran hampir di semua lokasi kebakaran tidak ada sumber air. Salah satunya di Jalan Mahir Mahar, kilometer 13, Palangkaraya. Bahkan kebakaran sudah menjalar hingga ke tepi ruas jalan.<br /> <br /> Dua unit mobil pemadam dan petugas satgas karhutla langsung berupaya menjinakkan api.<br /> <br /> Setelah api padam ruas jalan Trans Kalimantan diselimuti kabut asap yang cukup tebal dan pekat. Untuk menghindari potensi kecelakaan dari kabut asap pengguna jalan yang melintas diimbau mengurangi kecepatan lantaran jarak pandang dampak dari kabut asap semakin pendek. #Kebakaran #KebakaranLahan #Asap
 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Nasional
Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Nasional
Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Nasional
Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Nasional
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Nasional
Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Nasional
Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Nasional
Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Nasional
Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X