Menteri LHK Sebut 5 Perusahaan Asing Disegel Karena Karhutla

Kompas.com - 13/09/2019, 20:14 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar,di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (13/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar,di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, lima perusahaan asing terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Demikian diungkapkan Siti di dalam rapat koordinasi khusus terkait karhutla di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Di Kalimantan Barat ada empat perusahaan dari Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau ada satu perusahaan, itu dari Malaysia," ujar Siti.

Baca juga: Kabut Asap dan Karhutla Riau, Peristiwa Tahunan yang Selalu Berulang...

Lahan perusahaan tersebut pun telah disegel oleh pemerintah Indonesia.

Untuk di Riau, lanjut Siti, perusahaan asal Malaysia yang lahannya disegel adalah PT Adei Plantation and Industri (KLK Grup).

Kemudian untuk di Kalimantan Barat, yakni PT Sukses Karya Hutani dan PT Rafi Kamajaya Abadi (Malaysia). Sedangkan perusahaan dari Singapura, yakni PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri.

"Ini (lahan pada lima) perusahaan ini yang disegel ya. Jadi sekarang kita intensifkan ya," imbuh Siti.

Baca juga: Kabut Asap Karhutla di Kaltim, 16 Penerbangan di Bandara Samarinda Delay 5 Jam

Selain itu, KLHK juga sudah memberikan 103 sanksi kepada korporasi yang terlibat karhutla di Kalimantan Barat.

Adapun di wilayah itu pula sudah 29 lahan yang disegel, empat di antaranya sudah memasuki proses hukum.

"Di Kalbar ada 103 sanksi kepada perusahaan. 29 lahan disegel di akhir Agustus sampai dengan kemarin dan ini masih berlangsung, empat di antaranya sedang diproses hukum," ujar dia. 

Sanggahan dari PT Sukses Karya Hutani

Melalui surat yang dikirimkan ke redaksi Kompas.com, Denhot Silalahi mewakili PT Sukses Karya Hutani, membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

"PT Sukses Karya Hutani tidak pernah melakukan pembakaran hutan," kata Denhot.

PT Sukses Karya Hutani, kata Denhot, juga tak beroperasi di Kalimantan Barat. "Kami memberikan sanggahan atas berita tersebut," katanya.

Kompas TV Kebakaran lahan gambut semakin sulit untuk diatasi lantaran hampir di semua lokasi kebakaran tidak ada sumber air. Salah satunya di Jalan Mahir Mahar, kilometer 13, Palangkaraya. Bahkan kebakaran sudah menjalar hingga ke tepi ruas jalan.<br /> <br /> Dua unit mobil pemadam dan petugas satgas karhutla langsung berupaya menjinakkan api.<br /> <br /> Setelah api padam ruas jalan Trans Kalimantan diselimuti kabut asap yang cukup tebal dan pekat. Untuk menghindari potensi kecelakaan dari kabut asap pengguna jalan yang melintas diimbau mengurangi kecepatan lantaran jarak pandang dampak dari kabut asap semakin pendek. #Kebakaran #KebakaranLahan #Asap
 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X