Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demonstran di Depan KPK Tidak Tahu Menahu soal Revisi UU KPK

Kompas.com - 13/09/2019, 20:03 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang mengatasnamakan diri "Aliansi Masyarakat Sipil Pejuang Antikorupsi" menggelar aksi unjuk rasa mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Mereka membentangkan spanduk bertulis, antara lain "UU KPK BUKAN KITAB SUCI MENGAPA TAKUT DIREVISI?" dan "CEGAH KPK JADI MAKELAR KASUS, DUKUNG KPK DENGAN MENDUKUNG REVISI UU KPK".

Dari atas mobil pick up yang dipenuhi sound system, orator berjaket hitam dan celana putih berteriak bahwa mereka mewakili masyarakat Indonesia. Ia menuntut KPK jangan lagi berpolitik.

"Kita di sini mendukung revisi Undang-Undang KPK, kita di sini mewakili masyarakat Indonesia kawan- kawan. Dan (KPK) jangan bermain-main di dalam sana. Jangan lagi ada kepentingan politik lewat jaringan," kata dia.

Baca juga: Bola Panas Revisi UU KPK, Berharap Komitmen Politik Jokowi...

Sang orator juga mengkritik kain hitam yang menutupi logo KPK.

Kain hitam yang menutupi logo KPK itu diketahui bagian dari aksi simbolik #SAVEKPK yang dilakukan jajaran pegawai dan pimpinan KPK, beberapa waktu lalu.

Aksi simbolik tersebut menandakan KPK akan dilanda kegelapan apabila dipimpin orang yang bermasalah.

Selain itu, penutupan kain adalah kritik terharap revisi Undang-Undang KPK, yang saat ini bergulir di DPR.

"Kalau ada lagi kain hitam ketika besok ada pegawai KPK demo di sana, tolong, polisi, segera diusir mereka, karena mereka digaji negara," kata orator itu.

Baca juga: Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Fahri: Komunikasi DPR-Presiden Baik

Kompas.com sempat mencoba bertanya ke dua orang demonstran soal revisi UU KPK ini. Mengejutkannya, mereka mengaku, tidak tahu menahu soal revisi UU KPK yang diteriakkan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Salah satunya seorang demonstran perempuan yang mengenakan kerudung, baju dan rok berwarna kuning.

"Enggak tahu, tanya ke panitia saja," kata seorang demonstran sambil tersenyum dan berlalu.

Ia tampak membawa banner banner dengan warna latar kuning bertuliskan, "REVISI UU KPK ADALAH AMANAT RAKYAT INDONESIA". Ia berjalan ke arah kerumunan massa.

Baca juga: Polisi Dalami Tiga Aliansi Pendemo yang Ricuh di Depan Gedung KPK

Demonstran pria dengan mengenakan topi, jaket biru gelap dan celana jins juga mengatakan hal senada.

"Wah, enggak tahu saya, Bang. Tanya ke dia aja," sambil menunjuk orator.

Kemudian ia menatap layar ponselnya.

Aksi itni sendiri berlangsung kondusif. Aksi ini berbeda dari aksi kelompok massa pada Jumat siang tadi di mana sempat menimbulkan kericuhan. 

 

Kompas TV Presiden Jokowi menyatakan ada 4 poin yang tak disetujuinya dalam revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR. "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," ujarnya saat menyampaikan sikap pemerintah terkait usulan revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 11 September 2019. Empat poin yang ditolak oleh Jokowi dalam revisi UU KPK adalah: Perlu adanya izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan. Jokowi menilai KPK harus tetap bisa menyadap tanpa persetujuan pengadilan. Kemudian soal wacana penyidik dan penyelidik KPK harus berstatus polisi atau jaksa ditolak Jokowi. Jokowi menilai ASN atau Aparatus Sipil Negara seharusnya juga diberi kesempatan menjadi bagian KPK. Lalu, pengubahan sistem penuntutan terdakwa korupsi yang ditangani KPK juga ditolak Jokowi. Menurut Jokowi sistem ini sudah baik. Yang terakhir, adalah poin adanya lembaga lain yang mengurus LHKPN juga ditolak Jokowi. Jokowi meminta LHKPN tetap diurus oleh KPK. #jokowi #revisiuukpk #kpk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com