Kompas.com - 13/09/2019, 18:50 WIB
Peneliti Sospol LIPI Amir Mudzakir saat menjadi pembicara di diskusi politik Vox Point di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPeneliti Sospol LIPI Amir Mudzakir saat menjadi pembicara di diskusi politik Vox Point di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Bidang Sosial Politik LIPI Amir Mudzakir menyebutkan, salah satu ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia adalah adanya orang-orang yang menggunakan ideologi secara licik untuk komoditas politik.

Salah satu orang yang melakukan hal tersebut adalah dengan memelintir isu agama, ekonomi dan ideologi untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

"Yang bahaya, orang-orang yang menggunakan secara licik untuk komoditas. Dia memelintir agama, ekonomi, ideologi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri," kata Amir dalam diskusi politik Vox Point Indonesia di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Susy Susanti Berharap Filmnya Bisa Tingkatkan Persatuan Indonesia

Pemanfaatan itu, kata dia, saat ini sangat mudah dilakukan lewat media sosial. Apalagi, pemerintah tidak bisa campur tangan dalam hal konten yang diunggah seseorang di internet.

"Harus diakui, ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima perbedaan. Itu ada dari survei-survei akademik. Ada orang yang enggak mau terima pemimpin beda agama," ujar Amir.

"Sejauh itu pribadi tidak masalah, tapi jadi mobilisasi dan politisasi sehingga jadi sebuah kekuatan yang mengharmonisasi kekuatan lain. Itu ancaman," lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, menurut dia, seluruh masyarakat harus dapat mempertanggungjawabkan sejauh mana kebebasan yang dimiliki saat ini tidak mengancam kebaikan bersama.

"Warga harus rumuskan secara lebih baik, apa itu kebaikan bersama," ucap dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X