Ricuh di Depan Gedung KPK, Belum Ada yang Ditangkap Polisi

Kompas.com - 13/09/2019, 17:52 WIB
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Bastoni Purnama dan Dandim 0504/ JS, Kolonel Arh Tony Aris Setiawan gelar sweeping di pemukiman Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONKapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Bastoni Purnama dan Dandim 0504/ JS, Kolonel Arh Tony Aris Setiawan gelar sweeping di pemukiman Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polres Jakarta Selatan Kombes (Pol) Bastoni Purnama memastikan, belum ada seorang pun yang ditangkap dalam kericuhan di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Kepolisian masih mengumpulkan bukti sekaligus meminta keterangan saksi demi mendalami kericuhan itu.

"Untuk sementara, belum ada yang kami amankan. Tapi akan kami dalami saksi, kami periksa kemudian barang bukti akan kami kumpulkan," kata Bastoni saat meninjau lokasi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore.

Baca juga: Kapolres: Polisi Akan Identifikasi Perusuh di Depan Gedung KPK

Pihaknya juga mendalami oknum yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang meliput.

Meski demikian, Bastoni tetap mengimbau wartawan yang mengalami kekerasan tetap melapor agar dapat ditindaklanjuti.

"Nanti akan kami dalami kalau memang ada dari rekan-rekan wartawan yang mengalami kekerasan, nanti saksi kami periksa," ujar Bastoni.

"Silakan rekan wartawan yang terkena kekerasan agar membuat laporan kemudian dibuat visum dan dibuat laporan ke kami, nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan," lanjut dia.

Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Kericuhan itu awalnya dipicu karena ada kesalahpahaman antara kelompok pengunjuk rasa dan pegawai KPK.

"Ada sedikit kesalahpahaman antara kelompok yang melakukan unjuk rasa terkait keputusan Pansel Capim KPK dan pegawai atau wadah dari KPK," ujar dia.

Baca juga: Merangsek Masuk Gedung KPK, Massa Copot Kain Hitam yang Tutup Logo KPK

Salah seorang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.

Terdapat tiga aliansi mahasiswa yang diduga terlibat dalam kerusuhan itu. Polisi juga akan mendalami tiga kelompok tersebut.

Hingga pukul 15.15 WIB, masih ada sekelompok massa yang menggelar aksi di depan gedung KPK. Mereka mengaku mendukung revisi UU KPK dan meminta kain hitam yang menutupi logo KPK dicopot. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X